Pemerintah: Kekhawatiran Ahok Soal Cuti Kampanye Berlebihan  

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melambaikan tangan ke arah wartawan saat akan mengikuti sidang perdana di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 22 Agustus 2016. Ahok berpedapat bahwa UU Nomor 10 Tahun 2016 telah merampas haknya sebagai Gubernur. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

TEMPO.COJakarta - Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto menilai kekhawatiran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berlebihan sehingga ia mengajukan uji materi Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 70 ayat 3 tentang kewajiban cuti bagi calon petahana. Dalam undang-undang tersebut, calon petahana diwajibkan cuti hingga empat bulan.

Ahok pernah berargumentasi bahwa masa kampanye bertepatan dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017. Jadi Ahok meminta Mahkamah Konstitusi mengizinkannya tidak cuti dengan konsekuensi tidak ikut kampanye.

Widodo mengatakan pemerintah telah memberikan aturan yang tepat soal kebijakan kewajiban cuti ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Pasalnya, kata dia, pemerintah telah mengantisipasi apabila terjadi kekosongan kekuasaan. Hal ini telah disusun setiap petahana yang hendak maju kembali dalam pilkada, khususnya dalam hal cuti.

"Termasuk soal mengantisipasi kekosongan kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengangkat pejabat daerah," tuturnya.

Menurut Widodo, jika dalam contoh Gubernur DKI Jakarta dan wakilnya, serta Sekretaris Daerah secara bersamaan ditetapkan sebagai pasangan calon dalam pilkada, ia memastikan pemerintah akan mempertimbangkan secara saksama. Pemerintah dipastikan akan memilih seseorang yang mampu dam mumpuni dalam menjalankan tugas kepala daerah.

"Maka gubernur tidak usah khawatir berlebihan atas tugas apa yang telah menjadi agenda sebelumnya. Termasuk pembahasan APBD karena, dalam hal ini, pasti pemerintah menyiapkan aparatur terbaik dalam menjabat Gubernur DKI Jakarta," katanya.

Berdasarkan undang-undang, jika Ahok telah ditetapkan sebagai calon, ia harus cuti selama kurang-lebih empat bulan. Masa itu terhitung sejak 26 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017. Ahok sendiri merasa tidak dirugikan dalam pilkada DKI mendatang apabila ia tidak harus berkampanye.

Ahok mengatakan tidak bisa mengajukan cuti lantaran saat masa kampanye bertepatan dengan penyusunan APBD 2017. Menurut Ahok, jika dia dipaksa mengajukan cuti, hal itu akan membahayakan pembahasan anggaran, yang mencapai Rp 70 triliun.

LARISSA HUDA






Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

19 jam lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

2 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

3 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

3 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

7 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.


Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

9 hari lalu

Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

Anies Baswedan membahas beragam isu termasuk soal politik saat bertemu tiga ketua umum partai politik.


Anies Baswedan Sebut Tak Sengaja Jumpa Ahok, Tanya Kabar Keluarga dan Cerita Lain

9 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Tak Sengaja Jumpa Ahok, Tanya Kabar Keluarga dan Cerita Lain

Anies Baswedan menyebut tak sengaja bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di hotel yang sama.


Anies Baswedan Bertemu Presiden PKS, AHY Demokrat, Surya Paloh Nasdem, dan Jusuf Kalla

9 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Presiden PKS, AHY Demokrat, Surya Paloh Nasdem, dan Jusuf Kalla

Anies Baswedan tak menjawab ketika ditanya apakah membahas soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024 ketika bertemu 3 pimpinan partai politik.


Perang Kata-kata Hasto Kristiyanto PDIP vs Mohammad Idris PKS, dan Anies Temu Ahok Jadi Top 3 Metro

9 hari lalu

Perang Kata-kata Hasto Kristiyanto PDIP vs Mohammad Idris PKS, dan Anies Temu Ahok Jadi Top 3 Metro

Wali Kota Depok Mohammad Idris memberikan peringatan keras Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto agar tidak asal bicara tentang kepemimpinannya.


Anies Baswedan Bertemu Ahok di Pernikahan Anak Politikus Nasdem

9 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Ahok di Pernikahan Anak Politikus Nasdem

Anies Baswedan sempat berbincang ringan dengan Ahok saat hadir di pernikahan anak politikus Nasdem Sugeng Suparwoto.