Anggota DPR Ini Sarankan Video Freddy Tidak Dibuka Sekarang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Asrul Sani. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Asrul Sani. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Arsul Sani berpendapat video testimoni terpidana mati Freddy Budiman tak perlu diperlihatkan ke publik sekarang. Ia beralasan, video itu berpotensi menghalangi pengungkapan kebenaran pernyataan Freddy.

    Politikus asal Partai Persatuan Pembangunan ini berujar polisi telah membentuk tim independen yang bertugas mencari kebenarannya. "Biarkan bekerja, tapi minta komitmen bahwa video itu menjadi bagian pengungkapan kebenaran," kata dia di ruangannya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2016.

    Baca: Soal Video Freddy Budiman, Kapolri: Masih Kami Selidiki

    Menurut dia, Komisi Hukum DPR tetap akan meminta hasil akhir penyelidikan dari testimoni Freddy. "Baik ada atau tidak indikasi keterlibatan polisi, TNI, atau BNN," ucapnya.

    Arsul berujar video itu harus dikelola dan dikaitkan dengan desain dan sasaran kerja tim independen. Bila dibuka, dikhawatirkan malah membuat tujuan tersebut tak tercapai.

    Menurut Arsul, tim independen memiliki waktu cukup, yaitu satu sampai dua bulan untuk mengungkap kebenaran dari kisah Freddy. "Kalau enggak selesai, nanti kami tanya kenapa enggak cukup (waktu)."

    Arsul meminta masyarakat berprasangka baik kepada institusi Polri. Ia yakin bahwa mereka tak akan menutupi bila ada petingginya yang terlibat. Jika nanti terbukti ada anggota Polri yang terlibat, ia menambahkan, keputusan akhir dikembalikan ke pemimpin institusi tersebut. "Kalau pemimpinnya tidak mau meneruskan, ya enggak jalan juga."

    AHMAD FAIZ


    Baca Juga:
    Ahli Toksikologi Buat 6 Percobaan Simulasikan Kopi Mirna
    Diskusi RUU Pertembakauan: Duit Rokok Mengalir ke Parlemen  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.