Kapolri Minta Pengawasan Daerah Perbatasan Diperketat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jenderal Pol Badrodin Haiti menghadiri pelantikan Tito Karnavian sebagai kepala Polri, di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Tempo/Aditia Noviansyah

    Jenderal Pol Badrodin Haiti menghadiri pelantikan Tito Karnavian sebagai kepala Polri, di Istana Negara, Jakarta, 13 Juli 2016. Tempo/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COPontianak - Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian menekankan agar Kepolisian Daerah Kalimantan Barat mengawasi tindak kejahatan trans-nasional melalui jalur perbatasan negara. Sebab, Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

    “Ini daerah yang rawan penyelundupan,” ujar Tito di ruang VVIP Pangkalan TNI AU Pontianak, Minggu, 21 Agustus 2016. Menurut dia, tindak kejahatan yang rawan di perbatasan di antaranya perdagangan manusia, kejahatan sumber daya alam dan ekosistemnya, serta narkoba.

    Menurut Tito, selain masalah perbatasan, daerah Kalimantan Barat memiliki tantangan untuk memperkuat perekonomian, stabilitas keamanan, dan ketertiban masyarakat. “Perkuat, supaya masyarakatnya betul-betul NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sehingga tidak ada gap karena masalah kesejahteraan,” katanya.

    Selain itu, Tito mengatakan pemerintah pusat mengharapkan pemasukan negara dari Kalimantan Barat melalui optimalisasi bea masuk barang. “Kalbar diharapkan dapat meningkatkan di sektor bea dan cukai, terutama bea. Kalau penyelundupan marak, otomatis tidak membayar bea masuk. Negara rugi,” ucapnya.

    Kedatangan Tito ke Pontianak bertujuan untuk transit sebelum melakukan perjalanan guna meresmikan Polda Sulawesi Tengah. Polda Kalimantan Barat sendiri saat ini berganti menjadi tipe A, yang dipimpin jenderal bintang dua. Terdapat penambahan dua polres baru di Kalimantan Barat, yakni Polres Kubu Raya dan Polres Kayong Utara.

    Selain Polda Kalimantan Barat dan Polda Sulawesi Selatan yang mengalami kenaikan tipe, Polda Sulawesi Utara, yang berbatasan dengan Filipina, menjadi tipe A. Tito berharap kenaikan tipe ini dapat meningkatkan kinerja kepolisian daerah. “Kenaikan tipe bukan sekadar naik pangkat saja, tapi harus lebih humanis dan mampu menyelesaikan masalah secara pro aktif,” tuturnya.

    ASEANTY PAHLEVI 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.