Ketua DPR: Jangan Promosikan Konflik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR, Ade Komarudin bersama Ketua DPD, Irman Gusman (kanan) memantau gladi resik Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Agustus 2016. Persiapan ini digelar jelang pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD serta Sidang Paripurna DPR masa persidangan I tahun sidang 2016-2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR, Ade Komarudin bersama Ketua DPD, Irman Gusman (kanan) memantau gladi resik Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 15 Agustus 2016. Persiapan ini digelar jelang pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR, Sidang Bersama DPR dan DPD serta Sidang Paripurna DPR masa persidangan I tahun sidang 2016-2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan pidato pengantar DPR menyambut 17 Agustus 2016 di gedung DPR dan MPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2016. "Kita jangan membiasakan diri mempromosikan konflik, tapi saling memperkuat bukan melemahkan," kata Ade dalam pidato Sidang Paripurna MPR, DPR, dan DPR, Jakarta, 16 Agustus. 

    Dalam pidato pengantar, DPR memberikan apresiasi kepada lembaga atau kementerian. "Apresiasi ini diberikan kepada tokoh yang diwakili oleh lembaga atau kementeriannya," ujarnya.

    Apresiasi di antaranya diberikan kepada Kementerian Pertanian untuk penyuluhan pertanian swadaya dan Kementerian Lingkungan Hidup untuk penyuluhan kehutanan teladan. Kemudian diberikan juga kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

    Selain itu, Ade menyampaikan pentingnya pemberantasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Serta peningkatan pembangunan infrastruktur dan dunia pendidikan. 

    Sebaliknya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi proses legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat yang menyelesaikan sepuluh undang-undang. (Baca: Presiden Jokowi Apresiasi Pembentukan 10 Undang-Undang)

    ODELIA SINAGA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.