Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribuan Mahasiswa Papua Unjuk Rasa, Protes New York Agreement

image-gnews
Polisi mengamankan 20 mahasiswa Papua yang nekat berdemo di Istana, Jakarta, 15 Agustus 2016. TEMPO/Inge Klara Safitri
Polisi mengamankan 20 mahasiswa Papua yang nekat berdemo di Istana, Jakarta, 15 Agustus 2016. TEMPO/Inge Klara Safitri
Iklan

TEMPO.CO, Jayapura - Sekitar seribu warga dan mahasiswa yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB), menggelar unjuk rasa di ruas jalan utama Sentani-Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin pagi, 15 Agustus 2016.

Dari pemantauan di lapangan, tampak para pendemo itu datang dari berbagai tempat di Jayapura, seperti dari Kelurahan Waena dan Yabansai, Distrik Heram; dan dari Kelurahan Awiyo, Kota Baru; serta Waimohrock, Distrik Abepura.

Mereka datang menggunakan kendaraan roda dua dan empat, bahkan ada yang berjalan kaki. Sebagian meneriakkan yel-yel merdeka. Beberapa demonstran memegang spanduk atau pamflet bertuliskan, "West Papua".

Pada puncak aksi, para pengunjuk rasa berkumpul di Lingkaran Abepura, sekitar 5-10 meter dari Markas Polsek Abepura yang bersebelahan dengan kantor Distrik Abepura.

Aparat kepolisian dari Polsek Abepura dan Polres Jayapura Kota dibantu Sabhara dan Brimobda Polda Papua mengatur kelancaran arus lalu lintas yang mulai terlihat macet.

"Demo ini perlu pengawalan aparat, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diduga," kata Jein, seorang warga Abepura pada kantor berita Antara.

Aksi unjuk rasa hari ini sudah direncanakan sepekan lalu. Aksi ini bertujuan untuk memperingati 54 Tahun New York Agreement. Perjanjian yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu dilakukan antara Indonesia dan Belanda tentang masa depan Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perjanjian inilah yang memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada Indonesia untuk mengontrol Papua Barat (sekarang Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat—) setelah masa transisi singkat di bawah PBB lewat United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) West Guinea.

Bazoka Logo, juru bicara KNPB, menegaskan bahwa New York Agreement adalah akar persoalan politik di Papua, yang juga menjadi salah satu landasan perjuangan pergerakan Papua Merdeka.

“Akar persoalan di Papua itu bukan pembangunan, juga bukan persoalan kesejahteraan dan kemiskinan, tetapi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang dilakukan tanpa menempatkan orang Papua sebagai subyek,” katanya.

Bazoka menuding Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, serta PBB ketika itu, membahas nasib dan masa depan orang Papua tanpa melibatkan mereka.

ANTARA | TABLOID JUBI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Setelah Kebakaran SD Inpres, Polisi Sebut Ada Percobaan Pembakaran SD Negeri di Yahukimo

14 Maret 2023

Warga Yahukimo tewas, diduga ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata  (KKB) Rabu malam 8 Maret 2023. FOTO: dokumentasi  Humas Polda Papua
Setelah Kebakaran SD Inpres, Polisi Sebut Ada Percobaan Pembakaran SD Negeri di Yahukimo

Arief Kristanto mengatakan ada percobaan pembakaran terhadap SD Negeri Dekai, Jalan Seredala, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua.


Susi Pudjiastuti Soal Insiden Susi Air: Pilot Disandera OPM hingga Penerbangan Tertunda

1 Maret 2023

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Susi Pudjiastuti meminta maaf atas kejadian pembakaran dan penyanderaan pilot Susi Air yang berdampak kepada terhentinya 40 persen operasional penerbangan di Papua dan berharap kelompok penyandera bisa membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Susi Pudjiastuti Soal Insiden Susi Air: Pilot Disandera OPM hingga Penerbangan Tertunda

Susi Pudjiastuti buka suara soal insiden pembakaran pesawat Susi Air di Papua, mulai dari pilot yang disandera OPM hingga penerbang yang tertunda.


Susi Air Akan Beberkan Perkembangan Terakhir Pencarian Pilotnya yang Disandera KKB di Papua

1 Maret 2023

Pilot Susi Air Phillip Mehrtens ditangkap setelah dia mendaratkan pesawat komersial kecilnya di wilayah pegunungan terpencil Nduga, Papua, 7 Februari 2023. Penerbangan tersebut membawa lima penumpang dan akan menjemput 15 pekerja bangunan yang sedang membangun klinik di Paro. TPNPB-OPM
Susi Air Akan Beberkan Perkembangan Terakhir Pencarian Pilotnya yang Disandera KKB di Papua

Maskapai penerbangan milik Susi Pudjiastuti, PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air), akan menggelar jumpa pers hari ini. Apa yang akan diumumkan?


Pesawat Susi Air Dibajak dan Dibakar, Penerbangan di Zona Merah Sebaiknya Dilakukan Militer?

11 Februari 2023

Pesawat Grand Caravan milik maskapai Susi Air. ANTARA/HO-Dishub Jember
Pesawat Susi Air Dibajak dan Dibakar, Penerbangan di Zona Merah Sebaiknya Dilakukan Militer?

Pengamat transportasi mengatakan penerbangan di zona merah sebaiknya dilakukan militer agar mencegak pembajakan yang terjadi pada pesawat Susi Air.


Jeda Kemanusiaan Papua Berakhir Pekan Ini, ULWMP Kritik Komitmen Pemerintah RI

8 Februari 2023

Markus Haluk, penggagas Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP). TEMPO/Maria Rita Hasugian
Jeda Kemanusiaan Papua Berakhir Pekan Ini, ULWMP Kritik Komitmen Pemerintah RI

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menilai Komnas HAM dan pemerintah RI belum menunjukkan komitmen pada kesepakatan ini


Prajurit TNI Korban Serangan TPNPB - OPM di Nduga Bertambah 1 Orang

27 Maret 2022

Prajurit TNI mengusung peti jenazah Sertu Anumerta M Rizal Maulana Arifin di TMP Cikutra Bandung, Jawa Barat, 29 Januari 2022. Rizal dan dua prajurit TNI lainnya gugur setelah terlibat kontak senjata dengan KKB di Kampung Jenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, pada 27 Januari 2022. TEMPO/Prima Mulia
Prajurit TNI Korban Serangan TPNPB - OPM di Nduga Bertambah 1 Orang

Prajurit TNI korban serangan TPNPB-OPM di Nduga, Papua, pada Sabtu kemarin menjadi 2 orang.


Buchtar Tabuni Ditangkap karena Mengeroyok Polisi

25 Maret 2022

Kapolda Papua Inspektur Jenderal Mathius Fakhiri. ANTARA/Evarukdijati
Buchtar Tabuni Ditangkap karena Mengeroyok Polisi

Ketua Dewan West Papua Buchtar Tabuni ditangkap pada Kamis 24 Maret 2022


TPNPB-OPM Akui Serang Bandara Kiwi yang Tewaskan 1 Anggota TNI

21 September 2021

Sejumlah tenaga kesehatan (Nakes) korban penyerangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) turun dari helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat, 17 September 2021. Sembilan dari 11 tenaga kesehatan Puskesmas Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang yang menjadi korban penyerangan KKB dievakuasi ke Jayapura. ANTARA/Indrayadi TH
TPNPB-OPM Akui Serang Bandara Kiwi yang Tewaskan 1 Anggota TNI

Baku tembak antara TPNPB-OPM dengan TNI kali ini menewaskan satu anggota TNI.


TNI Jamin Keamanan Warga di Papua Usai TPNPB-OPM Serukan Perang

21 September 2021

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono (tengah) memperlihatkan barang bukti senjata laras panjang jenis M16 dilengkapi pelontar granat (GLM) saat memberikan keterangan penangkapan anggota Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) di Makodam Cenderawasih, Jayapura, Papua, Rabu, 8 September 2021. ANTARA/Indrayadi TH
TNI Jamin Keamanan Warga di Papua Usai TPNPB-OPM Serukan Perang

Pangdam Cenderawasih mengatakan seruan TPNPB-OPM tentang perang dan penyerangan ke warga non Papua tak banyak berpengaruh ke masyarakat.


Ini Pesan OPM Usai Serang Pos Koramil yang Tewaskan 4 Personel TNI

2 September 2021

Pasukan Organisasi Papua Merdeka (OPM). TEMPO/Jerry Omona
Ini Pesan OPM Usai Serang Pos Koramil yang Tewaskan 4 Personel TNI

Pemerintahan Presiden Jokowi diminta untuk segera maju lebih dulu ke meja perundingan bersama TPNPB-OPM.