Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ribuan Mahasiswa Papua Unjuk Rasa, Protes New York Agreement

image-gnews
Polisi mengamankan 20 mahasiswa Papua yang nekat berdemo di Istana, Jakarta, 15 Agustus 2016. TEMPO/Inge Klara Safitri
Polisi mengamankan 20 mahasiswa Papua yang nekat berdemo di Istana, Jakarta, 15 Agustus 2016. TEMPO/Inge Klara Safitri
Iklan

TEMPO.CO, Jayapura - Sekitar seribu warga dan mahasiswa yang menamakan diri Komite Nasional Papua Barat (KNPB), menggelar unjuk rasa di ruas jalan utama Sentani-Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Senin pagi, 15 Agustus 2016.

Dari pemantauan di lapangan, tampak para pendemo itu datang dari berbagai tempat di Jayapura, seperti dari Kelurahan Waena dan Yabansai, Distrik Heram; dan dari Kelurahan Awiyo, Kota Baru; serta Waimohrock, Distrik Abepura.

Mereka datang menggunakan kendaraan roda dua dan empat, bahkan ada yang berjalan kaki. Sebagian meneriakkan yel-yel merdeka. Beberapa demonstran memegang spanduk atau pamflet bertuliskan, "West Papua".

Pada puncak aksi, para pengunjuk rasa berkumpul di Lingkaran Abepura, sekitar 5-10 meter dari Markas Polsek Abepura yang bersebelahan dengan kantor Distrik Abepura.

Aparat kepolisian dari Polsek Abepura dan Polres Jayapura Kota dibantu Sabhara dan Brimobda Polda Papua mengatur kelancaran arus lalu lintas yang mulai terlihat macet.

"Demo ini perlu pengawalan aparat, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diduga," kata Jein, seorang warga Abepura pada kantor berita Antara.

Aksi unjuk rasa hari ini sudah direncanakan sepekan lalu. Aksi ini bertujuan untuk memperingati 54 Tahun New York Agreement. Perjanjian yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu dilakukan antara Indonesia dan Belanda tentang masa depan Papua.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Perjanjian inilah yang memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada Indonesia untuk mengontrol Papua Barat (sekarang Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat—) setelah masa transisi singkat di bawah PBB lewat United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) West Guinea.

Bazoka Logo, juru bicara KNPB, menegaskan bahwa New York Agreement adalah akar persoalan politik di Papua, yang juga menjadi salah satu landasan perjuangan pergerakan Papua Merdeka.

“Akar persoalan di Papua itu bukan pembangunan, juga bukan persoalan kesejahteraan dan kemiskinan, tetapi Perjanjian New York 15 Agustus 1962 yang dilakukan tanpa menempatkan orang Papua sebagai subyek,” katanya.

Bazoka menuding Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, serta PBB ketika itu, membahas nasib dan masa depan orang Papua tanpa melibatkan mereka.

ANTARA | TABLOID JUBI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

TNI Klaim Telah Rebut Wilayah OPM saat Kejar Pelaku Pembakaran Pria Makassar di Paniai

6 hari lalu

Suasana pasien Rumah Sakit Umum Daerah (RUSD) di Jalan Raya Madi, Badauwo, Paniai Timur, Paniai, Papua Tengah, dipaksan kosongkan rumah sakit pada Ahad, 26 Mei 2024. Keluarga memboyong pasien keluar diduga atas desakan aparat TNI-Polri. Dok. Istimewa
TNI Klaim Telah Rebut Wilayah OPM saat Kejar Pelaku Pembakaran Pria Makassar di Paniai

TNI mengklaim telah mengambil alih wilayah yang dikuasai OPM, saat mereka mengejar pelaku pembunuhan dan pembakaran warga asal Makassar di Paniai


Komnas HAM Sebut Kekerasan di Papua Masih Terus Berlanjut

18 hari lalu

Front Mahasiswa Papua Peduli Korban Kekerasan menggelar malam solidaritas di Patung Kuda, Jakarta, Jumat, 16 September 2022. Malam solidaritas tersebut digelar untuk mengenang empat warga Papua yang menjadi korban mutilasi oleh aparat Tentara Nasional Indonesia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Komnas HAM Sebut Kekerasan di Papua Masih Terus Berlanjut

Komnas HAM Papua mencatat sebanyak 41 kasus kekerasan terjadi di berbagai wilayah di Tanah Papua, pada periode 1 Januari hingga 1 Juni 2024.


Kronologi Pembunuhan Warga Sipil di Intan Jaya yang Diduga Dibunuh KKB

34 hari lalu

Pasukan TPNPB OPM di Kampung Pogapa, Intan Jaya, Papua Tengah. Dokumentasi TPNPB.
Kronologi Pembunuhan Warga Sipil di Intan Jaya yang Diduga Dibunuh KKB

Lokasi pembunuhan Boki Ugipa berada di wilayah Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Lewis Kogoya.


Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti

15 April 2024

Panglima TPNPB Kodap VIII Intan Jaya Brigadir General Undius Kogeya bersama pasukannya. Sumber: TPNPB OPM
Pakar Sebut Inisiatif Panglima TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM Tidak Memilki Arti

Perubahan istilah KKB menjadi OPM justru berpotensi meningkatkan eskalasi konflik di Papua


TNI Kejar Pelaku Pembunuhan Danramil Aradide Papua yang Tewas Ditembak OPM

15 April 2024

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Rabu, 10 Januari 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
TNI Kejar Pelaku Pembunuhan Danramil Aradide Papua yang Tewas Ditembak OPM

TNI masih melakukan pengejaran terhadap pelaku pembunuhan Letda Inf Oktovianus Sogalrey.


Anggota Komisi I Sebut Istilah OPM Lebih Realistis tapi Berdampak Politis

14 April 2024

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin. Foto: Runi/nr
Anggota Komisi I Sebut Istilah OPM Lebih Realistis tapi Berdampak Politis

Penyebutan nama OPM bisa berdampak negatif lantaran kurang menguntungkan bagi Indonesia di luar negeri.


Setelah Kebakaran SD Inpres, Polisi Sebut Ada Percobaan Pembakaran SD Negeri di Yahukimo

14 Maret 2023

Warga Yahukimo tewas, diduga ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata  (KKB) Rabu malam 8 Maret 2023. FOTO: dokumentasi  Humas Polda Papua
Setelah Kebakaran SD Inpres, Polisi Sebut Ada Percobaan Pembakaran SD Negeri di Yahukimo

Arief Kristanto mengatakan ada percobaan pembakaran terhadap SD Negeri Dekai, Jalan Seredala, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua.


Susi Pudjiastuti Soal Insiden Susi Air: Pilot Disandera OPM hingga Penerbangan Tertunda

1 Maret 2023

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Susi Pudjiastuti meminta maaf atas kejadian pembakaran dan penyanderaan pilot Susi Air yang berdampak kepada terhentinya 40 persen operasional penerbangan di Papua dan berharap kelompok penyandera bisa membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Susi Pudjiastuti Soal Insiden Susi Air: Pilot Disandera OPM hingga Penerbangan Tertunda

Susi Pudjiastuti buka suara soal insiden pembakaran pesawat Susi Air di Papua, mulai dari pilot yang disandera OPM hingga penerbang yang tertunda.


Susi Air Akan Beberkan Perkembangan Terakhir Pencarian Pilotnya yang Disandera KKB di Papua

1 Maret 2023

Pilot Susi Air Phillip Mehrtens ditangkap setelah dia mendaratkan pesawat komersial kecilnya di wilayah pegunungan terpencil Nduga, Papua, 7 Februari 2023. Penerbangan tersebut membawa lima penumpang dan akan menjemput 15 pekerja bangunan yang sedang membangun klinik di Paro. TPNPB-OPM
Susi Air Akan Beberkan Perkembangan Terakhir Pencarian Pilotnya yang Disandera KKB di Papua

Maskapai penerbangan milik Susi Pudjiastuti, PT ASI Pudjiastuti Aviation (Susi Air), akan menggelar jumpa pers hari ini. Apa yang akan diumumkan?


Pesawat Susi Air Dibajak dan Dibakar, Penerbangan di Zona Merah Sebaiknya Dilakukan Militer?

11 Februari 2023

Pesawat Grand Caravan milik maskapai Susi Air. ANTARA/HO-Dishub Jember
Pesawat Susi Air Dibajak dan Dibakar, Penerbangan di Zona Merah Sebaiknya Dilakukan Militer?

Pengamat transportasi mengatakan penerbangan di zona merah sebaiknya dilakukan militer agar mencegak pembajakan yang terjadi pada pesawat Susi Air.