Menjelang Eksekusi, Keluarga Zulfiqar Ali Meminta Keadilan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Personel TNI AL melakukan patroli di sekitar perairan Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jateng, 28 Juli 2016. Menjelang pelaksanaan eksekusi mati tahap ke III, pengamanan di sekitar wilayah perairan Nusakambangan diperketat. ANTARA/Idhad Zakaria

    Personel TNI AL melakukan patroli di sekitar perairan Pulau Nusakambangan, Cilacap, Jateng, 28 Juli 2016. Menjelang pelaksanaan eksekusi mati tahap ke III, pengamanan di sekitar wilayah perairan Nusakambangan diperketat. ANTARA/Idhad Zakaria

    TEMPO.COCilacap - Siti Rohana, istri salah satu terpidana mati, Zulfiqar Ali, meminta keadilan bagi suaminya yang sudah mendekam di penjara selama 12 tahun. “Tolong kami. Saya minta keadilan kepada Pak Jokowi,” ujarnya setelah membesuk Ali di Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Kamis, 28 Juli 2016.

    Siti mengatakan dia hanya bisa pasrah menjelang eksekusi mati suaminya. “Eksekusi dimulai pukul 24,” ujarnya. 

    Zulfikar Ali adalah terpidana mati kelahiran Lahore, Pakistan, 1 Januari 1961. Dia dijatuhi hukuman mati karena terbukti menyelundupkan 100 gram heroin ke Malang, Jawa Timur, pada 2005. 

    Persiapan eksekusi juga terlihat dengan kedatangan regu tembak sebanyak 168 orang ke Nusakambangan. Delapan bus berukuran besar tiba di Dermaga Holcim, Cilacap, Jawa Tengah, sekitar pukul 14.30. "Eksekusinya malam ini," kata salah satu petugas penjagaan yang enggan disebutkan namanya kepada Tempo di Dermaga Holcim, Kamis, 28 Juli 2016. 

    Pernyataan petugas tersebut diperkuat larangan terhadap warga sekitar melintas ke wilayah dermaga hingga Jumat, 29 Juli 2016. Warga diperbolehkan melintas seperti sediakala pada Sabtu mendatang. "Tapi, ya, tergantung eksekusinya. Kalau hujan, eksekusinya batal, ya, aturannya akan diperpanjang," ujarnya. 

    ALI NY | BETRIQ KINDY A | DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.