TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru, Muhadjir Effendy, mengaku sudah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo mengenai arah kebijakan pendidikan. Ia mengatakan arahan Presiden bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemerataan dan ketenagakerjaan.
"Soal pemerataan, itu nanti diimplementasikan dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar," kata Muhadjir saat ditanya awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 27 Juli 2016.
Muhadjir mengatakan Presiden meminta agar Menteri Pendidikan memastikan distribusi Kartu Indonesia Pintar bisa benar-benar merata dan tepat sasaran. Menurut Presiden Joko Widodo, kata Muhadjir, selama ini penyerapan alokasi Kartu Indonesia Pintar belum berjalan maksimal.
Terkait dengan ketenagakerjaan, Muhadjir mengatakan Presiden Jokowi meminta Menteri Pendidikan agar mempertajam program pendidikan vokasi atau kejuruan. Penajaman yang dimaksud Muhadjir adalah pengadaan pendidikan kejuruan yang lebih menyasar kebutuhan pasar.
Muhadjir berinisiatif menjalin kerja sama dengan negara-negara lain terkait dengan program pendidikan kejuruan. Hal itu bisa dimulai dari mengundang tenaga pendidik ataupun tenaga pelatih. Dengan begitu, kata dia, kualitas lulusan sekolah di Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan global.
"Selama ini SMK dianggap terlalu umum dalam menyusun program kejuruan sehingga keterampilan yang sangat spesifik itu tidak tercermin dalam pendidikan kita," kata Muhadjir.
Muhadjir adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang baru menggantikan Anis Baswedan. Hari ini, Presiden Jokowi baru saja mengumumkan reshuffle kabinet. Total ada delapan menteri yang baru serta empat menteri yang dirotasi dari posisinya. Muhadjir, yang merupakan Ketua Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Pengurus Pusat Muhammadiyah menggantikan Anies Baswedan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Muhadjir juga Rektor Universitas Muhammadiyah, Malang.
ISTMAN M.P.