Pengin Djarot Jadi Wagub Ahok Lagi, Golkar Lobi PDIP

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menggelar inspeksi mendadak (sidak) beberapa ruangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Agus Suradika (kiri), Balai Kota, 11 Juli 2016. TEMPO/Larissa

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menggelar inspeksi mendadak (sidak) beberapa ruangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta didampingi oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Agus Suradika (kiri), Balai Kota, 11 Juli 2016. TEMPO/Larissa

    TEMPO.COJakarta - Partai Golkar mendukung Djarot Saiful Hidayat sebagai calon wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI 2017. Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan partainya telah melobi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar mau berkoalisi mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan mengajukan pasangan Ahok-Djarot.

    Menurut Idrus, lobi dengan PDIP dijalin pada Sabtu malam pekan lalu saat peringatan hari ulang tahun Partai Kebangkitan Bangsa. Saat itu Idrus bertemu dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    Idrus bertanya kemungkinan untuk mengusung Ahok bersama. "Saya tanya ke Pak Hasto, gimana Pak?" kata Idrus saat dihubungi Tempo, Minggu, 24 Juli 2016.

    Hasto, kata Idrus, hanya tersenyum. "Semua keputusan di Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri)," ujar Idrus menirukan Hasto.

    Bergabungnya PDIP, kata Idrus, bakal membuat koalisi partai pendukung Ahok memenangi Pilkada DKI 2017. "Semakin banyak partai semakin bagus," tutur Idrus Marham.

    Ihwal Djarot, Idrus menilai Ahok lebih pas berpasangan dengan dia ketimbang Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI, yang dipilih Ahok sebagai calon wakil gubernur. Sebab, pasangan Ahok-Heru belum tentu bisa sesukses Ahok-Djarot. "Dilanjutkan saja yang ada sekarang. Lebih bagus dengan Djarot," ucap Idrus.

    DEVY ERNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.