Luhut: Pemerintah Tak Perlu Ikuti Hasil IPT 1965

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para hakim Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) mengenai peristiwa tahun 1965 di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda. TEMPO/Purwani Diyah Prabandari

    Para hakim Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) mengenai peristiwa tahun 1965 di Nieuwe Kerk, Den Haag, Belanda. TEMPO/Purwani Diyah Prabandari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menyatakan pemerintah mempunyai sistem hukum sendiri untuk menyelesaikan tragedi 1965. Menurut dia, pengadilan internasional tidak berwewenang ikut ambil bagian dalam persoalan yang terjadi di Indonesia pada 1965.

    "Apa urusan dia? Bukan atasan kami," ucap Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 20 Juli 2016. Ia menilai, Indonesia adalah bangsa besar dan tragedi 1965 dapat diselesaikan dengan nilai-nilai universal.

    Baca: Putusan IPT 1965: Indonesia Harus Minta Maaf

    Luhut dengan tegas meminta pengadilan internasional tidak ikut campur. Begitu juga dengan isi rekomendasi. "Beri tahu mereka, saya keras mengenai hal itu," katanya.

    Seperti diberitakan, pengadilan rakyat internasional tragedi 1965 di Indonesia (International People’s Tribunal 1965) menyatakan pemerintah harus bertanggung jawab atas sepuluh tindakan kejahatan hak asasi manusia (HAM). Satu dari sepuluh kejahatan HAM itu ialah genosida untuk menghancurkan golongan penduduk tertentu. Ada tiga rekomendasi dari pengadilan. Salah satunya agar pemerintah Indonesia segera dan tanpa kecuali meminta maaf kepada semua korban.

    ADITYA BUDIMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?