Reshuffle Urusan Presiden, Jika Masuk Maka Golkar: Alhamdulillah..

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Bali. TEMPO/Angelina Anjar Sawitri

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Golkar Idrus Marham menyatakan siap apabila diajukan sebagai menteri dalam reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo. Namun, kata dia, pergantian menteri adalah hak prerogatif presiden. "Tidak masalah," kata Idrus di rumah dinas Ketua DPR Ade Komarudin di Jakarta, Rabu 6 Juli 2016.

    Idrus mengatakan partainya menyerahkan persoalan reshuffle kepada Presiden Joko Widodo. Menurut dia, prioritas partainya adalah menjamin efektivitas dan produktivitas kerja kabinet pemerintah. "Kalau masuk Alhamdulillah, kalau tidak, ya tidak mengurangi dukungan partai terhadap pemerintah," kata dia.

    Soal siapa saja yang disiapkan Golkar menjadi menteri, Idrus meyakini sumber daya manusia dari partai penguasa Orde Baru tersebut sudah diakui masyarakat. Kader yabg diberikan tugas, kata dia, tidak pernah menolak tugas tersebut. "Tapi semua hak prerogatif presiden, serahkan kepada presiden," ujar dia.

    Meskipun begitu, Idrus mengatakan partainya melalui Ketua Umum Setya Novanto belum pernah membicarakan soal pergantian menteri  bersama Presiden Joko Widodo. Ia juga menegaskan sejak awal kepengurusan Golkar yang baru tidak dalam posisi melakukan tawar-menawar soal kabinet.

    Menurut Idrus, kerja kader dalam partai berlambang pohon beringin tersebut berdasarkan panggilan tanggung jawab. "Tujuannya agar pembangunan nasional menjadi baik," ujar dia.

    Isu reshuffle kabinet kembali mencuat sejak Juni 2016 lalu. Hal ini mencuat sebagai imbas dari bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional dalam barisan partai pendukung pemerintah.  

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.