TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah tidak punya kewajiban membayar tebusan untuk para sandera yang ditawan milisi Filipina. Ia menegaskan bahwa pemerintah Indonesia sudah berkoordinasi dengan pemerintah Filipina untuk tidak memberikan uang tebusan. "Ditebus berarti sudah diperas," katanya seusai acara buka puasa bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 30 Juni 2016.
Menurut Menteri, pemberian uang tebusan bergantung pada keputusan perusahaan tempat anak buah kapal bekerja. Ryamizard berharap negosiasi tidak melibatkan pembayaran uang tebusan. "Prinsipnya, negara tidak boleh diperas," ucapnya.
Ryamizard menambahkan, berdasarkan kabar terakhir saat ini, sandera sudah bersama-sama. Proses pengepungan oleh militer Filipina pun terus berjalan. Sikap pemerintah Indonesia, ucap dia, menunggu aksi atau hasil negosiasi pemerintah Filipina. Menurut Ryamizard, Filipina sudah mengerahkan seluruhnya untuk mengembalikan para sandera.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak berkomentar banyak ihwal upaya pembebasan tersebut. Pasalnya, dia belum tahu persis lokasi sandera ditahan. "Apa pun opsinya, harus kami siapkan," katanya.
Nantinya, kata Gatot, langkah yang sedang dibicarakan antara militer Indonesia dan Filipina adalah upaya pengamanan untuk jalur ekonomi. Menurut Gatot, opsi yang muncul ke permukaan ialah pengamanan kapal yang dilakukan Filipina atau aparat Indonesia diizinkan masuk ke Filipina dalam rangka mengawal kapal.
Saat ini, kondisi tujuh WNI yang disandera kelompok bersenjata di Filipina dikabarkan dalam keadaan baik. Mereka masih leluasa menunaikan salat serta terus menjalankan ibadah puasa. Hal itu dikemukakan juru bicara PT Rusianto Bersaudara, Taufiq Qurrohman. Komunikasi dengan para sandera pun terus berjalan. Komunikasi dilakukan perwakilan PT Rusianto Bersaudara, yang tergabung dalam Crisis Center di Jakarta.
ADITYA BUDIMAN
