Kasus Dugaan Suap Saipul Jamil, Hakim Ifa Diperiksa KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Saipul Jamil bersama tim penasehat hukum dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 14 Juni 2016. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    Saipul Jamil bersama tim penasehat hukum dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, 14 Juni 2016. TEMPO/M Iqbal Ichsan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua majelis hakim kasus Saipul Jamil, Ifa Sudewi, diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan penyuapan panitera Pengadilan Jakarta Utara, Rohadi. KPK menangkap Rohadi saat menerima uang dari pengacara Saipul.

    Setelah menjalani pemeriksaan enam jam, kepada wartawan Ifa mengaku tak pernah berkomunikasi dengan Rohadi berkaitan perkara Saipul Jamil. "Kalau menyapa selamat pagi bu, selamat pak, itu biasa," katanya di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 22 Juni 2016.

    KPK menangkap Rohadi, 15 Juni 2016. Saat itu KPK mencokok tujuh orang, empat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah kakak kandung Saipul, Samsul Hidayatullah; dua pengacara Saipul dalam kasus pencabulan, Berta Natalia dan Kasman Sangaji; serta Rohadi.

    Ifa juga membantah Rohadi adalah anak emasnya. "Saya merasa tidak pernah menganakemaskan dia. Dia panitera biasa," ucap mantan Ketua PN Jakarta Utara ini. Dia dilantik menjadi Ketua PN Sidoarjo pada Jumat, 17 Juni 2016.

    "Karena saya tidak pernah meminta uang, sorry, saya tidak pernah menjanjikan sesuatu ke dia," kata Ifa. Dia menjelaskan tak ada pertanyaan dari penyidik KPK mengenai permintaan uang.

    Ifa juga mengaku tak mengenal Samsul Hidayatullah, kakak Saipul Jamil. "Siapa itu? Gak kenal," katanya.

    KPK mengamankan uang suap Rp 250 juta. Duit ini diduga untuk meringankan hukuman Saipul dalam perkara pencabulan. Ifa menghukum artis dangdut ini selama 3 tahun penjara, lebih rendah daripada tuntutan jaksa selama 7 tahun penjara dan denda Rp 100 juta.

    AKMAL IHSAN | YY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?