Konflik Cina Selatan: DPR akan Gelar Rapat Gabungan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto satelit bagian tengah landasan di pulau Subi Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan, 8 Januari 2016. Tiongkok membangun pangkalan militer di kepulaun yang measih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe

    Foto satelit bagian tengah landasan di pulau Subi Reef, Kepulauan Spratly, Laut Cina Selatan, 8 Januari 2016. Tiongkok membangun pangkalan militer di kepulaun yang measih menjadi sengketa tersebut. REUTERS/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Tantowi Yahya mengatakan DPR akan menggelar rapat gabungan untuk fokus membahas penyelesaian konflik laut Cina Selatan. Rencananya rapat tersebut akan mengundang Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan mitra-mitra kerja komisi lainnya yang relevan. Tapi, belum ada kepastian mengenai jadwalnya.

    "Tidak ada agenda lain, rapat khusus isu itu sehingga lebih komprehensif," kata Tantowi saat ditemui selepas rapat kerja bersama Menteri Luar Negeri Retno LP. Marsudi di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 20 Juni 2016.

    Sebelumnya TNI Angkatan Laut telah menangkap satu kapal ikan asing berbendera Cina di perairan Natuna, Kepulauan Riau karena diduga illegal fishing pada Jumat lalu. Dalam aksi tersebut didahului dengan aksi tembakan peringatan dan tembakan ke haluan kapal.

    "Dilaporkan ada 12 kapal ikan asing di wilayah Natuna," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama Edi Sucipto.

    Menurut Tantowi, di perairan Laut Cina Selatan, kapal-kapal asing kerap masuk ke zona Indonesia dengan alasan yang sama. Pihak Indonesia menganggap mereka masuk ke wilayah kita, sementar pemerintah Cina berpendapat mereka masih berada di wilayah tradisional mereka. Untuk itu, kata dia, pemerintah Indonesia dan Cina harus duduk bersama menyelesaikan masalah saling klaim wilayah ini.

    Sementara itu, Menteri Retno menambahkan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ialah bentuk penegakkan hukum dan sudah tepat. Sebab hal tersebut sesuai dengan hukum internasional. Sikap tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah Indonesia. "Bila terulang lagi, sikap yang sama akan dilakukan," tuturnya.

    Retno menjelaskan tidak ada dasar yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Cina, untuk menyebut daerah tersebut sebagai traditional fishing ground mereka. "Sesimpel itu," katanya.

    Retno menambahkan antara Indonesia dengan Cina tidak ada overlapping claim dalam bentuk apapun. Dan dalam wilayah teritorial tidak ada istilah overlapping.

    Selama ini, kata Retno, overlapping claim Indonesia hanya ada dengan Vietnam dan Malaysia tentang landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). "Khusus dengan ZEE saat ini tengah dinegoisasikan," paparnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.