Tantangan Calon Kapolri Tito Karnavian Versi Badrodin  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso mendiskusikan pengamanan Ramadhan di Istana Negara. TEMPO/Istman

    Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala BNPT Komjen Tito Karnavian, dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso mendiskusikan pengamanan Ramadhan di Istana Negara. TEMPO/Istman

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Jenderal Tito Karnavian tinggal menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi Kepala Polri. Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo mengajukan nama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR untuk menggantikan Badrodin Haiti yang habis masa tugasnya bulan ini.

    Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan ada beberapa tantangan yang bakal dihadapi lembaga kepolisian dan Kapolri ke depan. Ia mengatakan sejumlah masalah tersebut sudah terjadi saat ini dan kemungkinan besar akan terulang lagi di masa mendatang.

    "Masalah terorisme, konflik sosial, serta ke depan juga era digital maka tentu ada kejahatan masalah cyber," kata Badrodin di kampus Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Jumat, 17 Juni 2016.

    Menurut Badrodin, sekelumit masalah tersebut tidak bisa ditangani dengan cara-cara konvensional karena locus delicti atau tempat kejadian perkara bisa kabur. Selain itu, kata dia, alat-alat bukti suatu kasus bisa jadi tidak sesuai dengan ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

    "Intinya butuh teknis tersendiri dalam penanganannya, ini yang harus kami hadapi," kata Badrodin.

    Ia menambahkan, efisiensi anggaran juga penting untuk ditangani. Badrodin mengatakan tantangan ini pasti dihadapi Komisaris Jenderal Tito Karnavian ketika resmi jadi Kapolri.

    Menyikapi pergantian Kapolri, Badrodin juga mengatakan para petinggi Polri akan mengadakan rapat, Senin pekan depan. Rapat ini membahas rencana pergantian Kapolri.

    REZKI ALVIONITASARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.