Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Banyak Mafia Perkara, KPK Kaji Kerja Sama dengan MA

image-gnews
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan saat berkunjung di kantor Redaksi Tempo, Jakarta, 18 Februari 2016. TEMPO/Bintari Rahmanita
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan saat berkunjung di kantor Redaksi Tempo, Jakarta, 18 Februari 2016. TEMPO/Bintari Rahmanita
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Pandjaitan mengatakan lembaganya sedang berpikir membuat kajian dan kerja sama dengan Mahkamah Agung untuk mencegah mafia peradilan. Sebab, banyak kasus suap yang terjadi di pengadilan dan melibatkan orang-orang di dalamnya.

"Tentu pencegahan ini tidak bisa dilakukan KPK sendiri, tapi kerja sama dengan MA mengenai masalah apa yang harus dilakukan," kata Basaria dalam jumpa pers di kantornya, Kamis, 16 Juni 2016.

Baca Juga:Kasus Suap Panitera, KPK Geledah Rumah Kakak Saipul Jamil

Basaria  menjelaskan, penindakan yang dilakukan KPK telah sesuai dengan grand strategy mereka. KPK juga memikirkan bagaimana tindakan pencegahannya agar hal yang sama tidak terulang."Itu disebut dengan penindakan berintegrasi."

KPK menetapkan seorang panitera dan pengacara sebagai tersangka kasus suap pada Kamis, 16 Juni 2016. Mereka adalah pengacara Berta Natalia dan Kasman Sangaji serta panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi. Seorang lagi adalah pekerja swasta, Samsul Hidayatullah, kakak Saipul Jamil.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berita Menarik: KPK: Kronologi Penangkapan Pengacara dan Kakak Saipul Jamil

Basaria menjelaskan, tersangka Berta, Kasman, dan Samsul diduga memberikan uang Rp 250 juta kepada Rohadi. Pemberian ini terkait dengan perkara Saipul Jamil yang ditangani Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

"Tentang perbuatan cabul yang dituntut oleh jaksa penuntut umum 7 tahun dan denda Rp 100 juta. Kemudian mereka menginginkan pengurangan. Hasilnya adalah 3 tahun," ucap Basaria. Pasal yang menjerat Saipul juga lebih ringan dibanding tuntutan jaksa.

REZKI ALVIONITASARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Syahrul Yasin Limpo Rekening Gajinya Dibuka, Ini Alasan Hakim Pengadilan Tipikor Belum Kabulkan Permohonan

1 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Syahrul Yasin Limpo Rekening Gajinya Dibuka, Ini Alasan Hakim Pengadilan Tipikor Belum Kabulkan Permohonan

Kuasa hukum Syahrul Yasin Limpo memastikan bahwa rekening tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara SYL yang saat ini disidangkan.


HP hingga Catatan Staf Hasto Disita KPK, Tim Hukum PDIP: Berisi Rahasia Partai

1 jam lalu

Tim hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristyanto, Rony Talapessy dan tim mendatangi Komnas HAM di Menteng, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Kedatangan mereka melaporkan atas penyitaan ponsel milik Hasto yang dilakukan oleh penyidik KPK, sebelumnya Rony juga melaporkan ke Dewas KPK karena hal tersebut yang dinilai tidak benar, mengingat Hasto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. TEMPO/ Febri Angga Palguna
HP hingga Catatan Staf Hasto Disita KPK, Tim Hukum PDIP: Berisi Rahasia Partai

Cerita kuasa hukum Kusnadi soal barang-barang yang disita KPK saat Hasto diperiksa.


Kata KPK soal Posisi Harun Masiku yang Diduga Disembunyikan Pihak Tertentu

2 jam lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Kata KPK soal Posisi Harun Masiku yang Diduga Disembunyikan Pihak Tertentu

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan selama empat tahun ini penyidik terus memburu Harun Masiku hingga ke luar negeri.


Ketua Pansel dan Pimpinan KPK Bertemu Bahas Kriteria Pimpinan KPK Baru

2 jam lalu

Pertemuan Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti
Ketua Pansel dan Pimpinan KPK Bertemu Bahas Kriteria Pimpinan KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Ketua Panitian Seleksi Pimpinan KPK Yusuf Ateh


Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

2 jam lalu

Anggota Tim Hukum Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat melaporkan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Rossa Purbo Bekti dilaporkan ke Dewas KPK terkait penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang dari staf Hasto Kristiyanto, Kusnadi saat Sekjen PDI Perjuangan itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku, pada Senin (10/6). TEMPO/Imam Sukamto
Staf Hasto Kristiyanto Ajukan Laporan ke Komnas HAM Soal Penyitaan Ponsel Oleh KPK

Staf Hasto Kristiyanto mengajukan laporan ke Komnas HAM soal penyitaan oleh KPK.


Sebut akan Tangkap Harun Masiku Seminggu Lagi, KPK: Kan Harapan

3 jam lalu

Plt Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 Juni 2024. Dalam rapat tersebut, Nawawi Pomolango mengusulkan kenaikan anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp 117 miliar dari total pagu indikatif Rp 1,23 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sebut akan Tangkap Harun Masiku Seminggu Lagi, KPK: Kan Harapan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap Harun Masiku segera ditangkap.


Harun Masiku Sempat Bolak-Balik Jakarta-Singapura tapi Tak Pernah Tertangkap

3 jam lalu

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Januari 2020 lalu. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Tim gagal menangkap lantaran dia diduga ditahan oleh sejumlah anggota kepolisian. Terhitung sejak 30 Juli 2021 lalu, Harun kemudian menjadi buronan internasional. Tak tanggung-tanggung, Interpol bahkan telah menerbitkan red notice untuk Harun Masiku. Facebook
Harun Masiku Sempat Bolak-Balik Jakarta-Singapura tapi Tak Pernah Tertangkap

Harun Masiku jadi buron usai lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu, 8 Januari 2020.


Alexander Marwata Umumkan Keberadaan Harun Masiku Dianggap Menghalangi Penyelidikan

4 jam lalu

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Alexander Marwata saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. Dia mengatakan KPK telah menargetkan akan menangkap Harun Masiku dalam seminggu ke depan. TEMPO/Intan Setiawanty
Alexander Marwata Umumkan Keberadaan Harun Masiku Dianggap Menghalangi Penyelidikan

Eks penyidik KPK menilai langkah Alexander Marwata umumkan keberadaan Harun Masiku bukanlah hal yang lazim dalam proses penegakan hukum.


Soal Penyitaan HP Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kasus Harun Masiku, Ini Kata Ketua KPK

5 jam lalu

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Nawawi Pomolango saat ditemui usai rapat dengan Komisi 3 DPR pada Selasa, 11 Juni 2024 di Kompleks Parlemen Senayan. TEMPO/Intan Setiawanty
Soal Penyitaan HP Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Kasus Harun Masiku, Ini Kata Ketua KPK

Pimpinan KPK terus menginstruksikan penyidik untuk mencari keberadaan Harun Masiku.


Cerita KPK Pernah Hampir Tangkap Hasto-Harun Masiku di PTIK, Tapi Gagal

6 jam lalu

Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada Januari 2020 lalu. Tim penyidik KPK terakhir kali mendeteksi keberadaan Harun Masiku di sekitar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Tim gagal menangkap lantaran dia diduga ditahan oleh sejumlah anggota kepolisian. Terhitung sejak 30 Juli 2021 lalu, Harun kemudian menjadi buronan internasional. Tak tanggung-tanggung, Interpol bahkan telah menerbitkan red notice untuk Harun Masiku. Facebook
Cerita KPK Pernah Hampir Tangkap Hasto-Harun Masiku di PTIK, Tapi Gagal

KPK pernah hampir menangkap Hasto dan Harun Masiku dalam kasusb suap komisioner KPU Wahyu Setiawan di kompleks PTIK.