Pemerintah Bahas Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melakukan isi ulang pulsa listrik di salah satu perumahan di Jakarta, 30 November 2015. Tarif listrik pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 VA dan 2.200 VA pada Desember 2015 akan mengalami kenaikan sebesar 11,6 persen. ANTARA/M Agung Rajasa

    Warga melakukan isi ulang pulsa listrik di salah satu perumahan di Jakarta, 30 November 2015. Tarif listrik pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 VA dan 2.200 VA pada Desember 2015 akan mengalami kenaikan sebesar 11,6 persen. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan bahwa pemerintah pusat belum menentukan sikap perihal usulan pencabutan subsidi listrik 900 volt ampere (VA). Namun, bukan berarti tidak akan dipertimbangkan. "Itu akan dibahas. Dalam rapat terbatas tersendiri," ujar Pramono kepada Tempo, Selasa, 14 Juni 2016.

    Pramono melanjutkan, rapat terbatas itu tidak akan berlangsung pada pekan ini. Kemungkinan besar akan berlangsung pekan depan, bersamaan dengan rapat terbatas terkait dengan proyek listrik 35 ribu megawatt. "Mendukung pencabutan subsidi atau tidak, akan diputuskan di ratas itu juga," kata Pramono.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menargetkan pencabutan subsidi listrik golongan 900 VA akan dilakukan bulan depan. Dia mengatakan ada 18 juta rumah tangga pengguna listrik 900 VA yang akan mengalami penyesuaian.

    Menurut Sofyan, sebenarnya hanya terdapat 4,3 juta pelanggan 900 VA dan semua pelanggan 450 VA yang layak mendapatkan bantuan pemerintah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said pun mengatakan, jika pencabutan tidak segera dilakukan, anggaran bakal membengkak setiap bulannya.

    Berdasarkan simulasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, jika subsidi molor dari tenggat 1 Juli, pembengkakan anggaran akan mencapai Rp 20,65 triliun. Jika semakin molor pada Agustus, pembengkakan mencapai Rp 21,91 triliun. Jika berlaku pada tahun depan, pembengkakannya melonjak hingga Rp 25,35 triliun.

    ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.