TEMPO.CO, Bengkulu - Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menantang para aktivis lingkungan ikut membantu menyelesaikan konflik agraria. Hal tersebut disampaikannya dalam kuliah umum di Universitas Bengkulu, Jumat, 27 Mei 2016.
"Saya menantang para mahasiswa ikut membantu menyelesaikan persoalan konflik agraria," ucap Ferry.
Ia mengatakan para mahasiswa dapat mengambil peran aktif dengan melakukan advokasi di masyarakat, kemudian melaporkannya kepada rektor dan Menteri Agraria untuk ditindaklanjuti.
Advokasi, menurut Ferry, salah satu tugas mahasiswa, tidak hanya untuk konflik agraria, tapi dalam berbagai persoalan dan akan sangat membantu tugas pemerintah.
Kegiatan advokasi ini, antara lain, dapat dilakukan dalam kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) dengan melakukan kegiatan riset terkait dengan berbagai persoalan, termasuk konflik agraria. "Pemerintah akan membantu dari sisi kebijakan dan pendanaan kalau ada aktivis mahasiswa yang mau," ujarnya.
Pemerintah sendiri telah memiliki kebijakan tentang tanah komunal. Tanah komunal ini berlaku bagi masyarakat yang telah menempati sebuah wilayah lebih dari sepuluh tahun.
"Tanah itu bukan diberikan untuk individu, tapi komunal. Ini salah satu bentuk redistribusi tanah. Redistribusi itu bukan bagi-bagi tanah, tapi pengakuan negara terhadap tanah dan wilayah," tutur Ferry.
PHESI ESTER JULIKAWATI
