Tegalluar-Dago Digadang Jadi Rute Pertama LRT Bandung Raya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dan Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan meresmikan proyek pembangunan tahap I Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Pintu Tol Taman Anggrek, TMII, Jakarta, 9 September 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, dan Direktur Utama Adhi Karya Kiswodarmawan meresmikan proyek pembangunan tahap I Kereta Api Ringan/Light Rail Transit (LRT) di Pintu Tol Taman Anggrek, TMII, Jakarta, 9 September 2015. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Bandung - Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dedi Taufik mengatakan, rute LRT atau light railway transit Bandung Raya pertama yang akan dibangun menghubungkan Tegalluar menuju Dago. “Koridor yang connect dengan pusat kota Tegalluar-Leuwipanjang-Dago,” kata dia di Bandung, Senin, 24 Mei 2016.

    Dedi mengatakan, LRT Bandung Raya diproyeksikan selesai berbarengan dengan beroperasinya kereta api cepat Jakarta-Bandung yakni 2018. “Harus selesai berbarengan dengan kereta api cepat selesainya,” kata dia.

    Tegalluar merupakan tujuan terakhir kereta api cepat saat memasuki Bandung. LRT Bandung Raya disiapkan menjadi moda penghubung menuju pusat kota Bandung.

    Dedi mengatakan, rute itu dipilih karena diperkirakan paling tinggi peminatnya. Rute Dago sendiri, misalnya diproyeksikan berujung di Babakan Siliwangi. “Studinya baru ke sana,” kata dia.

    Dedi mengatakan, ada sejumlah lokasi yang digadang menjadi TOD atau Transit Orientede Development untuk LRT Bandung Raya berada diantara trasenya. Lokasi TOD itu dipilih karena diproyeksikan sebagai pembangkit moda itu.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Jawa Barat Deny Juanda Puradimaja membenarkan bahwa pemerintah provinsi diminta menyiapkan lokasi TOD untuk LRT Bandung Raya itu. “Kita diminta menyiapkan di mana saja,” kata dia di Bandung, Selasa, 24 Mei 2016.

    Menurut Deny, ada sejumlah pertimbangan untuk menentukan TOD. Diantaranya luas lahan, serta potensi penumpang yang bisa diangkut di lokasi itu. “Misalnya LRT Bandung Raya ini agar tarifnya jangan lebih mahal dari Jakarta, sehingga harus dilakukan simulasi dulu,” kata dia.

    Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, rencana LRT Bandung Raya masih menunggu tuntasnya rancangan peraturan presiden yang masih dalam pembahasan di level kementerian. “Rancangan peraturan presiden mengenai itu sudah masuk ke Menko Perekonomian dari Kementerian Perhubungan,” kata dia, Kamis, 19 Mei 2016.

    Menurut Iwa, rancangan peraturan presiden soal LRT Bandung Raya akan mengatur penugasan BUMN yang akan melaksanakan pengerjaan konstruksinya. Rapat terakhir mengerucutkan pilihannya pada PT Adhi Karya untuk mengerjakan LRT Bandung Raya.

    Subtansi rancangan peraturan presiden juga mencantumkan trase LRT Bandung Raya itu yang akan menghubungkan sejumlah lokasi di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Kota Cimahi, serta Sumedang. Iwa mencontohkan, ada delapan trase rancangan LRT Bandung Raya, didalamnya juga termasuk proyek serupa yang tengah digarap Kota Bandung yang kemudian di integrasikan dalam proyek ini.

    Delapan jalur rencana itu adalah Leuwipanjang-Gedebage-Jatinangor, Leuwipanjang-Cimahi-Padalarang-Walini, Leuwipanjang-Soreang, Babakan Siliwangi-Leuwipanjang, Cimindi-Gedebage, Martadinata-Banjaran, Gedebage-Tegalluar-Majalaya, Babakan Siliwangi-Lembang-Maribaya.

    Sejumlah lokasi bakal dikembangkan menjadi TOD (transit oriented development), yakni Babakan Siliwangi, Leuwipanjang, Cimindi, serta Gedebage. “Rencana jalur itu sudah masuk di Kementerian Koordinator Perekonomian dari Kementerian Perhubungan, selanjutnya akan dikaji lebih lanjut,” kata Iwa.

    AHMAD FIKRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.