Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Diminta Waspadai Lonjakan Jumlah Lansia Indonesia  

Editor

Mustafa moses

image-gnews
Ilustrasi warga lanjut usia (Lansia) dan kesehatan jasmani. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Ilustrasi warga lanjut usia (Lansia) dan kesehatan jasmani. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah diminta bersiap-siap terhadap lonjakan warga lanjut usia (lansia) beberapa tahun mendatang. Dari data yang dikumpulkan Bank Dunia dalam beberapa dekade terakhir, kawasan negara-negara di Asia Timur dan Pasifik (ATP) telah mengalami transisi demografi—perubahan pertambahan penduduk yang dulu terus naik menjadi stabil—yang drastis.

"Hal ini didorong oleh beberapa hal, dari penurunan angka kesuburan yang drastis, disertai pesatnya angka harapan hidup, telah menyebabkan percepatan dan skala penuaan populasi yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Phillip O'Keefe, ekonom Bank Dunia, dalam diskusi yang bertajuk Panjang Umur dan Sejahtera di kantor Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Senin, 23 Mei 2016.

Di ATP, termasuk Indonesia, Bank Dunia memprediksi adanya peningkatan sebesar 7-14 persen pada jumlah penduduk di atas 65 tahun ke atas dalam waktu dua hingga tiga dekade ke depan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan negara-negara yang tergabung dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), seperti Inggris, Amerika, dan Prancis.

Sedangkan untuk pertumbuhan lima tahunan penduduk usia 65 tahun ke atas, Asia Timur mencapai rata-rata pertumbuhan mencapai 22 persen. Angka ini merupakan kedua terbesar setelah negara-negara dari Middle East and North Africa (MENA).

"Pada 2060, persentase rata-rata penduduk 65 tahun ke atas di Asia Timur akan mendekati OECD. Dengan negara-negara ATP dan Cina yang mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi," kata O'Keefe.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Karena itu, ia menyebutkan pemerintah Indonesia perlu lebih memperhatikan pertumbuhan masyarakatnya, terutama lansia. Karena jika tidak ditangani secara benar, hal ini justru akan menambah beban kemiskinan.

"Kebanyakan yang dilakukan negara-negara lain adalah memperluas sistem pensiun mereka. Jadi, ada dukungan dana untuk para lansia. Juga mengembangkan sistem kesejahteraan bagi lansia, sehingga anak-anak mereka yang ada di usia produktif bisa bekerja dengan bebas," kata dia.

EGI ADYATAMA

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

2 hari lalu

Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi kawasan Rumah Susun (Rusun) Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara pada hari ini, Rabu, 24 April 2024. Agenda ini merupakan kunjungan pertama usai KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pemenang pilpres 2024. TEMPO/Defara
Gibran Bakal Evaluasi KIS dan KIP Agar Lebih Tepat Sasaran

Gibran Rakabuming Raka menyebut akan mengevaluasi program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) agar lebih tepat sasaran.


BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

57 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?


Quick Count yang Ditunggu Usai Pencoblosan Pemilu 2024, Begini Aturannya

4 Februari 2024

Hasil quick count sementara lembaga survey Indikator di Jawa Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Quick count dilakukan di kantor Indikator, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Juni 2018. TEMPO/Friski Riana
Quick Count yang Ditunggu Usai Pencoblosan Pemilu 2024, Begini Aturannya

Menjelang Pemilu 2024, akan mulai bermunculan lembaga quick count atau hitung cepat perolehan suara paslon. Berikut penjelasan dan mekanismenya


Jokowi Giat Bagi-bagi Bansos ke Beberapa Daerah Jelang Pemilu 2024, Begini Kata CSIS

24 Januari 2024

Petugas Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) melakukan bongkar-muat paket bantuan sosial tahap II dari Presiden Jokowi di wilayah RW 09, Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Mei 2020. Pemerintah pusat menyalurkan 276 paket sembako kepada warga terdampak PSBB di wilayah tersebut. TEMPO/Nita Dian
Jokowi Giat Bagi-bagi Bansos ke Beberapa Daerah Jelang Pemilu 2024, Begini Kata CSIS

Jokowi giat bagi-bagi bansos menjelang Pemilu 2024. Ke daerah mana saja dibagikan? Begini kata CSIS, ada kaitannya dengan Pemilu 2024?


Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo menyapa warga setelah meresmikan jalan inpres di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. Presiden Jokowi meresmikan perbaikan ruas jalan Purwodadi-Wirosari-Blora sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dengan panjang 32,3 kilometer yang menelan anggaran sebesar Rp257,6 miliar. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.


Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

23 Januari 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau ruas Jalan Surakarta-Gemolong (Sragen)-Purwodadi di Desa Ngandul, Kabupaten Sragen, Selasa, 23 Januari 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.


Ramai-ramai Respons Soal Gibran Sebut Keberhasilan Food Estate Singkong di Kabupaten Gunung Mas

23 Januari 2024

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
Ramai-ramai Respons Soal Gibran Sebut Keberhasilan Food Estate Singkong di Kabupaten Gunung Mas

Sejumlah pihak menanggapi pernyataan Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka yang mengatakan program food estate singkong tak semuanya gagal.


Walhi-Greenpeace-CSIS Respons Klaim Gibran soal Food Estate Gunung Mas Berhasil

23 Januari 2024

Foto kombinasi Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (kiri) dan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Walhi-Greenpeace-CSIS Respons Klaim Gibran soal Food Estate Gunung Mas Berhasil

Klaim Gibran soal keberhasilan food estate Gunung Mas menuai respons dari Walhi, Greenpeace, dan CSIS. Begini kata mereka.


CSIS Tanggapi Klaim Gibran tentang Keberhasilan Food Estate: Itu Sawah Palsu

22 Januari 2024

Foto kebun singkong di food estate Gunung Mas Kalteng, yang ditanami jagung di atas polybag. X.com@GreenpeaceID
CSIS Tanggapi Klaim Gibran tentang Keberhasilan Food Estate: Itu Sawah Palsu

CSIS menilai klaim keberhasilan food estate yang disampaikan Gibran tidak sesuai fakta. Sebab sebagian besar proyek tersebut gagal karena dipaksakan.


Gibran Tanya Cara Cegah Greenflation, Peneliti CSIS Beberkan Jurusnya

22 Januari 2024

Gibran Tanya Cara Cegah Greenflation, Peneliti CSIS Beberkan Jurusnya

Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Dandy Rafritandi mengatakan ada sejumlah cara mencegah greenflation.