Gubernur Soekarwo Tutup Lokalisasi Terakhir di Jawa Timur  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

    Gubernur Jawa Timur, Soekarwo. Dok. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.COSurabaya - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengatakan akan menutup lokalisasi terakhir yang ada di Jawa Timur. Lokalisasi yang dimaksud adalah lokalisasi di Balong Cangkring, Kota Mojokerto.

    "Kami akan tutup 29 Mei nanti," ujar Soekarwo kepada Tempo, Ahad, 22 Mei 2016.

    Soekarwo mengatakan Jawa Timur telah menutup 46 dari 47 lokalisasi yang berada di beberapa kota dan kabupaten di seluruh Jawa Timur. "Lokalisasi Balong Cangkring ini lokalisasi ke-47 yang kami tutup," katanya. 

    Menurut Kepala Dinas Sosial Sukesi di lokalisasi Balong Cangkring, sejak Februari 2016, sudah tidak ada lagi wanita yang menjadi pekerja seks. Mereka semua sudah kembali ke daerah masing-masing.

    "Atas inisiatif sendiri dan karena takut diusir, para wanita tunasusila itu telah pergi dari lokalisasi Balong Cangkring," tuturnya.

    Setelah penutupan lokalisasi itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan kepada 1.137 warga terdampak penutupan sebesar Rp 3 juta. Uang itu diharapkan dapat membantu warga membuka usaha setelah penutupan lokalisasi tersebut.

    Sebab, selama ini 1.137 warga tersebut menggantungkan hidup mereka dari keberadaan lokalisasi itu. "Mudah-mudahan uang itu bisa membantu mereka," ucap Soekarwo.

    Selain itu, Pemerintah Provinsi akan memberikan bantuan kepada mantan germo dan PSK yang masih tinggal di Balong Cangkring. Bantuan itu berupa pelatihan usaha.

    "Kami juga akan beri bantuan Rp 5 juta secara cash and transfer," kata Sukesi tanpa menyebutkan berapa jumlah orang yang akan diberikan uang itu.

    Deklarasi penutupan lokalisasi itu, ujar Sukesi, akan dilakukan saat peringatan ulang tahun Kota Mojokerto ke-47. "Kami akan gelar istigasah serta deklarasi Jawa Timur dan Mojokerto Bebas Prostitusi," ujarnya.

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro Kontra Kemendikbud Menerapkan Zonasi Sekolah pada PPDB 2019

    Zonasi sekolah di PPDB yang diterapkan Kemendikbud memicu pro dan kontra. Banyak orang tua menganggap sistem ini tak adil dan merugikan calon siswa