Unair Bebaskan Mahasiswa Lahap Buku-buku Pemikiran Kiri

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • sxc.hu

    sxc.hu

    TEMPO.CO, Surabaya - Rektor Universitas Airlangga Mohammad Nasih mempersilakan mahasiswanya untuk membaca buku-buku tentang ideologi sosialisme dan komunisme. Dia tidak mempermasalahkan jika mahasiswa Unair sering membaca buku-buku itu. "Secara akademis buku-buku itu bermanfaat untuk mahasiswa saya kuliah," kata Nasih kepada Tempo di kantornya, Senin, 16 Mei 2016.

    Nasih menuturkan mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik bahkan diwajibkan membaca buku-buku kiri untuk mendalami mata kuliah tertentu. "Kami ada mata kuliah soal pemikiran ilmu sosial dan perbandingan ilmu politik. Bahan ajarnya pasti buku aliran kiri itu," katanya.

    Baca: Geger PKI, Pemerintah Diminta Jamin Tak Ada Sweeping

    Meski dijejali teori-teori kiri, Nasih yakin mahasiswanya tidak sampai pada pemikiran ekstrem soal komunisme dan sosialisme, misalnya dengan mengibarkan bendera palu-arit.

    Mahasiswa jurusan administrasi negara, Adrian, berujar gemar membaca buku-buku tentang pemikiran kiri. Dia mengenal buku-buku aliran kiri ketika mengikuti kuliah pengantar ilmu politik. "Buat nambah pengetahuan dan menunjang kuliah," ujarnya.

    Menurut dia, teori marxisme oleh Karl Marx dan pemikiran Tan Malaka termasuk buku-buku yang dilahap. Selain itu, dia memperluas wawasannya dengan membaca sejarah Partai Komunis Indonesia (PKI), Dipa Nusantara Aidit, dan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). "Saya ini mahasiswa ilmu sosial, butuh belajar soal ideologi sosialisme dan komunisme," ujarnya.

    Baca: Razia Atribut PKI di Jawa Timur Berawal dari Telegram Rahasia

    Hal yang sama juga dikatakan mahasiswa pascasarjana ilmu politik, Najip. Buku-buku Karl Marx, kata dia, termasuk yang dia sukai. "Saya juga pernah baca soal pergerakan PKI," ujarnya.

    Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengklaim aparat kepolisian tidak menyita buku-buku bertopik komunisme dari toko, kampus, maupun percetakan. Menurut Badrodin, pengambilan buku hanya untuk contoh yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung guna diteliti.

    Baca: Komnas HAM: Pemerintah Harus Jelaskan Ketakutan terhadap PKI

    EDWIN FAJERIAL


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.