TEMPO.CO, Bandung - Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan, rencana moratorium penghentian sementara pembangunan di kawasan Bandung utara ditujukan pada kawasan yang sudah padat. “Belum diputuskan, apakah hanya untuk pembangunan di kawasan yang KWT (Koefisien Wilayah Terbangun) yang daya dukungnya sudah kritis, mungkin di situ moratoriumnya,” kata dia selepas memimpin rapat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 13 Mei 2016.
Deddy mengatakan, untuk memastikan keputusan itu, saat ini tengah dilakukan pendataan desa di kawasan Bandung utara yang sudah perbandingan bangunan dan daerah resapannya relatif timpang. “Masih banyak daerah resapan yang masih bagus, hanya di daerah tadi barangkali moratorium untuk jenis bangunan tertentu, misalnya pengembang dan lain-lain. Nanti kita lihat seperti apa,” kata dia.
Menurut Deddy, pemerintah meminta warga kritis sebelum membeli properti di kawasan Bandung utara atau KBU yang rawan bencana. “Hati-hati membeli rumah di KBU, mungkin rumah tadi tadi tidak direkomendasikan oleh pemerintah provinsi, artinya potensi bencananya sangat besar,” kata dia.
Deddy mengatakan, pemerintah provinsi hanya memberikan rekomendasi pendirian bangunan di kawasan itu dengan sejumlah pertimbangan, salah satunya risiko bencana. “Jadi kalau mau beli sesuatu, baik rumah atau pun apartemen atau apapun di sana, tanya, ada gak rekomendasi dari pemprov? Kalau gak ada, anda membeli bencana untuk keluarga anda,” kata dia.
Dia mengaku sengaja mewanti-wanti itu agar pengembang nakal juga berhenti membangun tanpa izin. “Supaya pengembang yang nakal gak laku, karena bisa jadi bangunanya dibongkar,” kata Deddy.
Deddy mengaku, dalam rapat itu hanya merekomendasikan pemberian rekomendasi gubernur untuk pendirian bangunan pada 6 properti dari puluhan rekomendasi yang masuk. “Banyak yang tidak kita rekomendasi. Kalau sudah melebihi aturan KDB (Koefisien Dasar Bangunan), out saja, gak usah dilayani,” kata dia.
Dia mengaku, pemberian rekomendasi ini diberikan dengan beragam syarat karena mayoritas berada di daerah yang sudah padat, salah satunya kewajiban membeli lahan abadi hijau di daerah lindung KBU. “Harus ada sumur resapan dan kompensasi membeli lahan di zona yang sama minimal seluas bangunan yang akan dibangun,” kata Deddy.
Menurut Deddy, bersamaan pemerintah juga menugaskan satu tim untuk terus mendata bangunan tanpa izin di KBU. “Membuat pendataan tentang pelanggaran yang terus berlangsung, gak ada izin tapi terus dibangun. Gak adil dong, yang benar kita pelajari, bahas sampai memakan waktu, ini dibiarkan,” kata dia.
Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat, Bobby Subroto mengatakan, hasil foto udara terakhir tahun 2015, dari 38 ribu hektare KBU, ada 16 persen bangunan berada di wilayah dengan KWT sudah melebihi batasan. “Misalnya aturannya 10 p ersen, ini yang terbangun sudah 20 persen bahkan di atas itu, daerah ini yang justru banyak diminta untuk dibangun,” kata dia selepas rapat itu di Bandung, Jumat, 13 Mei 2016.
Bobby mengatakan, daerah dengan nilai KWT yang sudah di atas nilai ambang seharusnya itu, areal resapannya yang harusnya tersedia sudah berkurang. Sementara itu, masih banyak daerah yang relatif lebih kosong. “Ini harus kita pecahkan karena di wilayah lain yang boleh dibangun malah masih kosong,” kata dia.
Menurut Bobby, kawasan yang relatif padat itu umumnya berada di jalur wisata di KBU. “Koridor perkotaan Bandung-Cimahi, Cimahi-Lembang, serta daerah Lembang. Itu memang jalur wisata. Justru di situ kita minta supaya pembangunan di sana diberikan persyaratan berat,” kata dia.
Bobby mengatakan, 6 properti yang diputuskan mendapatkan rekomendasi gubernur untuk membangun propertinya seluruhnya berada di kawasan itu. “Ada hotel, perumahan, kawasan wisata, dan gudang,” kata dia. Daerah yang dipilih itu masih diperbolehkan dibangun mengikuti dokumen tata ruang di kabupaten/kota kendati sudah melebihi ketentuan nilai batasan KWT daerahnya. “Kita memilih boleh membangun tapi harus menghijaukan atau mengamankan daerah-daerah yang harus dihijaukan.”
AHMAD FIKRI
