Pembubaran Diskusi, AJI: Sultan Hanya Dengarkan Polisi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang Jurnalis berorasi saat menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Fredom Day 2016 di alun-alun tugu Malang, Jawa Timur, 3 Mei 2016. Dalam aksi tersebut, peserta aksi mengingatkan kembali pentingnya memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers.  TEMPO/Aris Novia Hidayat

    Seorang Jurnalis berorasi saat menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Fredom Day 2016 di alun-alun tugu Malang, Jawa Timur, 3 Mei 2016. Dalam aksi tersebut, peserta aksi mengingatkan kembali pentingnya memperjuangkan dan mempertahankan kebebasan pers. TEMPO/Aris Novia Hidayat

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Jaringan masyarakat sipil Yogyakarta menyesalkan pernyataan Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X, yang mendukung tindakan aparat kepolisian membubarkan acara peringatan Hari Kebebasan Pers Internasional bertema #BedaItuHak pada 3 Mei 2016 di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta.

    “Sultan sebagai pejabat publik seharusnya tidak hanya mendengarkan informasi secara sepihak dari polisi,” kata Ketua AJI Yogyakarta Anang Zakaria saat dihubungi Tempo, Jumat, 6 Mei 2016.

    Semestinya, ucap Anang, Sultan mau mendengarkan informasi dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan atas pernyataannya tersebut, mengingat pembubaran acara tersebut—yang di dalamnya ada rencana pemutaran film dokumenter karya sutradara Rahung Nasution berjudul Pulau Buru Tanah Air Beta—justru melekatkan predikat Yogyakarta sebagai kota yang tidak menjamin kebebasan berkumpul dan berekspresi. “Film dokumenter itu produk jurnalistik. Sultan semestinya paham kerja-kerja jurnalistik itu bermanfaat bagi publik,” ujar Anang.

    AJI Yogyakarta akan membuka ruang bagi berbagai pihak untuk mendialogkan persoalan tersebut agar menjadi jernih. Dia berharap akan lahir solusi yang baik untuk mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. “Kami mendukung kebebasan berekspresi, demokrasi, dan kekritisan, bukan kekerasan,” tutur Anang.

    Aktivis dari Masyarakat Yogyakarta Anti-Kekerasan (Makaryo), Tri Wahyu, mengingatkan bahwa Sultan pernah diajak para aktivis prodemokrasi ikut mendorong terwujudnya reformasi pada 1998. Namun perkembangannya, Sultan justru mengabaikan nilai-nilai demokrasi tumbuh dan berkembang di Yogyakarta. “Keistimewaan DIY juga mengamanatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Bagaimana sejahtera kalau hak berdemokrasi dibungkam?” kata Wahyu, yang menilai demokrasi telah mati di Yogyakarta.

    Sebelumnya, Sultan mengaku sudah bertanya kepada kepolisian tentang peristiwa tersebut. Sultan pun memberikan pembelaan kepada aparat Kepolisian Resor Yogyakarta yang telah membubarkan acara itu. Alasannya, terjadi pro-kontra terkait dengan rencana pemutaran film Pulau Buru Tanah Air Beta.

    “Polisi tidak ada pilihan. Daripada terjadi benturan yang berpotensi menyulitkan polisi, lebih baik diselesaikan, dihentikan,” ucap Sultan saat ditemui seusai acara Sosialisasi Sensus Ekonomi di Hotel Inna Garuda, Yogyakarta, Rabu lalu.

    PITO AGUSTIN RUDIANA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.