Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lima Warga Cina Ditangkap, Mahfudz Siddiq: Saya Enggak Heran  

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Luar Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq menanggapi kasus penangkapan lima pekerja asal Cina yang ditangkap aparat Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 27 April 2016. Mereka ditangkap karena masuk kawasan TNI Angkatan Udara tanpa izin. Mereka mengaku sedang melakukan survei tanah untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Saya enggak heran," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 April 2016.

Menurut Mahfudz, kini hampir semua sektor investasi di Indonesia melibatkan Cina. Konsekuensinya, tenaga kerja asing berdatangan ke Indonesia. Ia justru mempertanyakan Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai penanggung jawab proyek tersebut. "Kenapa keberatan Halim (markas militer) itu tidak dipertimbangkan? Tanpa izin, mereka melakukan pengeboran," ucap Mahfudz.

Seharusnya, ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut, perizinan menjadi prioritas untuk diselesaikan lebih dulu. "Saya enggak mengerti, apakah sekarang main tabrak-tabrak saja?" tutur Mahfudz, sembari menambahkan bahwa proyek kereta cepat berkaitan dengan fasilitas pelayanan publik, sedangkan Bandara Halim merupakan kompleks militer yang masuk area terbatas. "Ini dua hal yang menurut saya enggak masuk akal dipaksakan," ucapnya.

Lima pekerja asal Cina ditangkap aparat ketika melakukan pengecekan tanah. Mereka kemudian diserahkan ke kantor Imigrasi untuk diinterogasi. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengonfirmasi kelengkapan identitas mereka.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi Heru Santoso ketika dihubungi mengatakan pihak sponsor, PT Geo Mining Central, telah menyerahkan kelengkapan identitas. "Sponsor sudah datang serta membawa paspor dan berkas izin tinggal mereka. Pihak sponsor yang selama ini membawa identitas mereka," ucap Heru, seperti dilansir Antara.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Heru juga mengonfirmasi bahwa lima warga negara Tiongkok tersebut merupakan pekerja yang dibawa PT Geo Mining Central. Dia berujar, pihak Imigrasi menyatakan sudah tidak ada masalah keimigrasian dan pelanggaran peraturan keimigrasian pada para pekerja asing tersebut.

PT Geo Mining Central merupakan mitra PT Kereta Cepat Indonesia-Cina (KCIC), perusahaan bentukan Indonesia dengan Cina untuk menggarap proyek tersebut. Adapun identitas lima pekerja itu adalah Guo Lin Zhong, 26 tahun, tukang bor dan administrasi; Wang Jun (28), bagian administrasi dan peneliti; Zhu Huafeng (47 tahun), teknisi mesin; Cheng Qianwu (48 tahun), teknisi mesin; serta Xie Wuming (41), teknisi mesin.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Wiko Sofyan membenarkan adanya lima warga negara Cina yang tertangkap di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Saat ditangkap, mereka sedang melakukan kegiatan pengeboran tanah.

GHOIDA RAHMAH | ANGELINA ANJAR SAWITRI


Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

14 jam lalu

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: Husen/vel
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.


MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

18 jam lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.


Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

23 jam lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.


Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

1 hari lalu

Ilustrasi pesawat (Pixabay)
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.


Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto: Arief/vel
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).


Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto : Oji/Novel
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.


Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo. Foto : Dok/Andri
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.


DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

Ilustrasi aborsi. TEMPO
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.


Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

2 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin pertemuan dengan PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) di Palembang, Selasa (17/4/2024). Foto: Agung/vel
Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.