Haruskah Negara Minta Maaf Soal 1965, Ini Kata Agus Widjojo  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengisi acara

    Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengisi acara "Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Polemik perlu tidaknya negara meminta maaf atas keterlibatannya dalam tragedi 1965 terus berkembang. Adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan yang pertama menyebutkan negara tidak perlu minta maaf kepada para korban.

    Ketua Dewan Pengarah Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" Letjen (Purn) Agus Widjojo menjawab soal minta maaf itu dalam wawancara khusus dengan Tempo, Kamis pekan lalu. Wawancara selengkapnya ada di majalah Tempo terbitan 25 April 2016.

    Simposium itu ditolak kelompok prokorban dan kelompok antikomunis dengan alasan masing-masing. Bagaimana tanggapan Anda?

    Panitia memang mendapatkan tentangan dari berbagai pihak, malah praktis dari semua pihak. Keseimbangan itu perlu ada di dalam panitia. Kalau panitia berat ke kanan atau kiri, tidak bagus. Penolakan dari banyak pihak itu blessing in disguise buat panitia, karena itu bukti kami tidak berpihak dan niat kami baik. Bayangkan, kalau yang menolak hanya yang kiri, sementara yang kanan mendukung penuh, kita semakin dicurigai.

    Baca:
    Presiden Jokowi Didesak Minta Maaf kepada Korban 1965

    Ini Rekomendasi Para Pembicara Simposium Tragedi 1965

    Apakah poin soal permintaan maaf oleh negara adalah pembahasan yang paling alot di panitia?

    Itu sebenarnya bisa diatasi. Paket rekonsiliasi adalah paket yang dapat memenuhi tuntutan semua pihak, asalkan mau mendengarkan dulu. Jangan ribut duluan. Semua keributan itu karena ketidakpahaman soal konsep rekonsiliasi. Karena tujuan simposium ini adalah memberikan pencerahan konsep rekonsiliasi kepada publik. Sebenarnya simposium ini adalah eksperimen, karena belum pernah dilakukan. Dan, karena pemerintah mendukung, makanya bisa jalan. Kalau cuma dari civil society, tidak akan jalan. Kalau dari pemerintah saja, juga tidak kredibel.

    Ada beberapa contoh lain negara meminta maaf atas sejarah kelamnya, seperti Australia terhadap Aborigin, Afrika Selatan, dan lainnya. Apakah opsi minta maaf itu masih terbuka?

    Tunggu saja, kami sedang bekerja. Karena simposium ini adalah simposium akademik. Soal minta maaf, ada masalah semantik di situ. Jangan sampai semantik ini diberi makna politik. Misalnya, tidak minta maaf berarti secara politik tidak mau. Jangan dulu. Nanti ada penyelesaiannya. Jangan terlalu cepat berasumsi yang belum tentu benar.

    TITO SIANIPAR



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.