Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Haruskah Negara Minta Maaf Soal 1965, Ini Kata Agus Widjojo  

image-gnews
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengisi acara
Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo mengisi acara "Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta, 18 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Polemik perlu tidaknya negara meminta maaf atas keterlibatannya dalam tragedi 1965 terus berkembang. Adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan yang pertama menyebutkan negara tidak perlu minta maaf kepada para korban.

Ketua Dewan Pengarah Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" Letjen (Purn) Agus Widjojo menjawab soal minta maaf itu dalam wawancara khusus dengan Tempo, Kamis pekan lalu. Wawancara selengkapnya ada di majalah Tempo terbitan 25 April 2016.

Simposium itu ditolak kelompok prokorban dan kelompok antikomunis dengan alasan masing-masing. Bagaimana tanggapan Anda?

Panitia memang mendapatkan tentangan dari berbagai pihak, malah praktis dari semua pihak. Keseimbangan itu perlu ada di dalam panitia. Kalau panitia berat ke kanan atau kiri, tidak bagus. Penolakan dari banyak pihak itu blessing in disguise buat panitia, karena itu bukti kami tidak berpihak dan niat kami baik. Bayangkan, kalau yang menolak hanya yang kiri, sementara yang kanan mendukung penuh, kita semakin dicurigai.

Baca:
Presiden Jokowi Didesak Minta Maaf kepada Korban 1965

Ini Rekomendasi Para Pembicara Simposium Tragedi 1965

Apakah poin soal permintaan maaf oleh negara adalah pembahasan yang paling alot di panitia?

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Itu sebenarnya bisa diatasi. Paket rekonsiliasi adalah paket yang dapat memenuhi tuntutan semua pihak, asalkan mau mendengarkan dulu. Jangan ribut duluan. Semua keributan itu karena ketidakpahaman soal konsep rekonsiliasi. Karena tujuan simposium ini adalah memberikan pencerahan konsep rekonsiliasi kepada publik. Sebenarnya simposium ini adalah eksperimen, karena belum pernah dilakukan. Dan, karena pemerintah mendukung, makanya bisa jalan. Kalau cuma dari civil society, tidak akan jalan. Kalau dari pemerintah saja, juga tidak kredibel.

Ada beberapa contoh lain negara meminta maaf atas sejarah kelamnya, seperti Australia terhadap Aborigin, Afrika Selatan, dan lainnya. Apakah opsi minta maaf itu masih terbuka?

Tunggu saja, kami sedang bekerja. Karena simposium ini adalah simposium akademik. Soal minta maaf, ada masalah semantik di situ. Jangan sampai semantik ini diberi makna politik. Misalnya, tidak minta maaf berarti secara politik tidak mau. Jangan dulu. Nanti ada penyelesaiannya. Jangan terlalu cepat berasumsi yang belum tentu benar.

TITO SIANIPAR


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Profil Ace Hasan, Gubernur Lemhanas Berlatar Belakang Santri

13 hari lalu

Anggota DPR RI Ace Hasan membawa papan namanya usai mengikuti Rapat Paripurna terakhir periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 30 September 2024. Selama periode 2019-2024, DPR telah menyelesaikan 225 Undang-Undang yang terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024 dan 177 RUU kumulatif terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Ace Hasan, Gubernur Lemhanas Berlatar Belakang Santri

Ace Hasan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Ini profilnya


Kilas Balik Peristiwa G30S: Kenapa Sumur itu Dinamakan Lubang Buaya?

36 hari lalu

Suasana sumur maut lubang buaya di Monumen Kesaktian Pancasila, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Tempat tersebut nantinya akan dijadikan lokasi upacara untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila sekaligus mengenang korban dalam peristiwa G30S/PKI khususnya tujuh pahlawan revolusi pada 1 Oktober mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik Peristiwa G30S: Kenapa Sumur itu Dinamakan Lubang Buaya?

Lubang Buaya identik dengan peristiwa G30S/PKI. Benarkah ada buaya di sumur tersebut?


Sejarah Singkat G30S, Kronologi, dan Tokoh yang Gugur

36 hari lalu

Suasana diorama peristiwa G30S/PKI di kawasan Monumen Kesaktian Pancasila, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Diorama tersebut dibuat untuk peringatan Hari Kesaktian Pnlancasila dan mengenang korban dalam peristiwa G30S/PKI khususnya tujuh pahlawan revolusi pada 1 Oktober mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sejarah Singkat G30S, Kronologi, dan Tokoh yang Gugur

Ketahui sejarah singkat G30S, kronologi, serta perwira TNI yang gugur. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri.


Serba-Serbi Film Pengkhianatan G30S/PKI, Sutradara Arifin C. Noer: Benar-benar Gila. Edan!

36 hari lalu

Sejumlah warga menonton film penumpasan pengkhianatan G30S/PKI di markas Kodim 1304 Gorontalo, Gorontalo (20/9). Pemutaran film itu bertujuan untuk memberikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat agar mengenal sejarah bangsa. ANTARA FOTO
Serba-Serbi Film Pengkhianatan G30S/PKI, Sutradara Arifin C. Noer: Benar-benar Gila. Edan!

Film Pengkhianatan G30S/PKI merupakan salah satu film fenomenal yang pernah di buat di negeri ini. Berikut serba-serbi pembuatan film ini.


MPR Cabut 3 TAP MPR Soal Sukarno, Soeharto, dan Gus Dur, Bagaimana Bunyinya?

39 hari lalu

Presiden Sukarno dan Soeharto
MPR Cabut 3 TAP MPR Soal Sukarno, Soeharto, dan Gus Dur, Bagaimana Bunyinya?

MPR cabut 3 TAP MPR terkait putusan perundang-undangan terhadap 3 mantan Presiden RI yaitu Ir Sukarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).


Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

53 hari lalu

Ilustrasi Anggaran. shutterstock.com
Lemhanas Minta DPR Tambah Anggaran untuk Studi ke Eropa dalam APBN Perubahan 2025

Lemhanas berharap DPR menambah anggaran yang akan digunakan untuk membiayai studi strategis luar negeri ke sejumlah negara di Eropa


Mencoreng Nama Baik Sukarno, Begini Sejarah dan Isi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

55 hari lalu

Soekarno Presiden pertama Indonesia di Jakarta, saat para fotografer meminta waktu untuk memfotonya Presiden Sukarno tersenyum, dengan mengenakan seragam dan topi, sepatu juga kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejarah mencatat sedikitnya Tujuh Kali Soekarno luput, Lolos, Dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, hal yang paling menggemparkan adalah ketika Soekarno melakukan sholat Idhul Adha bersama, tiba tiba seseorang mengeluarkan pistol untuk menembaknya dari jarak dekat, beruntung hal ini gagal. (Getty Images/Jack Garofalo)
Mencoreng Nama Baik Sukarno, Begini Sejarah dan Isi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno, mencoreng nama Bung Karno.


4 Prajurit Kostrad Gugur di Distrik Paro Nduga Papua, Ini Profil Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

29 November 2023

Logo Kostrad. kostrad.mil.id
4 Prajurit Kostrad Gugur di Distrik Paro Nduga Papua, Ini Profil Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

Kostrad merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI AD. Begini sejarah pasukan ini.


Surat Cinta Bung Karno untuk Ratna Sari Dewi, Berikut Profil Istri Sukarno Bernama Asli Naoko Nemoto

20 November 2023

Beberapa waktu lalu, kabar duka datang dari keluarga Ratna Sari Dewi. Menantu Dewi Soekarno dan Bung Karno atau suami Kartika, meninggal dunia di Bali pada 3 Februari 2021. Instagram/@dewisukarnoofficial
Surat Cinta Bung Karno untuk Ratna Sari Dewi, Berikut Profil Istri Sukarno Bernama Asli Naoko Nemoto

ANRI kumpulkan 300 arsip Sukarno, di antaranya surat cinta untuk Naoko Nemoto atau Ratna Sari Dewi. Ini profilnya.


Sejak Kapan Film Pengkhianatan G30S/PKI Tak Lagi Wajib Tayang dan Tonton?

30 September 2023

Film Pengkhianatan G 30S PKI dan Rumah Kades
Sejak Kapan Film Pengkhianatan G30S/PKI Tak Lagi Wajib Tayang dan Tonton?

Film Pengkhianatan G30S/PKI pernah menjadi film wajib tayang dan tonton bagi siswa seluruh Indonesia. Sejak kapan tak lagi diwajibkan?