Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ketua DPD Golkar Jabar Tolak Pembelian Mobil Mewah Baru DPRD  

Editor

Budi Riza

image-gnews
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, bersama Restu, bocah penderita talasemia dan ibunya, Tuti, menyatakan menggratiskan biaya transfusi darah bagi keluarga kurang mampu di Purwakarta, 8 Maret 2016. TEMPO/Nanang Sutisna
Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, bersama Restu, bocah penderita talasemia dan ibunya, Tuti, menyatakan menggratiskan biaya transfusi darah bagi keluarga kurang mampu di Purwakarta, 8 Maret 2016. TEMPO/Nanang Sutisna
Iklan

TEMPO.COPurwakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak rencana pembelian 100 mobil dinas mewah baru buat para anggota DPRD di daerah itu. Apalagi jenis kendaraan yang akan dibeli itu merupakan kendaraan bermerek mahal.

"Bukan saja Toyota Fortuner yang ramai diributkan, melainkan ada pula jenis Alphard dan Land Cruiser Prado," ujar Dedi, yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar kemarin, kepada Tempo, Senin, 25 April 2016. 

Dari 100 kendaraan yang dibeli itu, rinciannya 95 Toyota Fortuner, 4 Toyota Land Cruiser Prado, dan 1 Toyota Alphard. Di beberapa situs mobil seperti www.priceprice.com, harga Toyota Alphard baru sekitar Rp 1 miliar, Toyota Fortuner Rp 500 juta, dan Toyota Land Cruiser Prado sekitar Rp 1 miliar.

Menurut Dedi, rencana pembelian mobil dinas mewah itu sangat tidak realistis sekaligus mencederai hati nurani rakyat Jawa Barat. Ini karena masih banyak persoalan publik yang esensial yang membutuhkan anggaran dan belum diselesaikan pemerintah daerah juga DPRD.

"Misalnya, kebutuhan dana untuk pembangunan desa, penanganan bencana seperti banjir juga tak kunjung ada solusinya, lalu soal program sekolah gratis dari SD sampai SMA yang tak kunjung terealisasi, termasuk persoalan 50 persen warga Jawa Barat yang belum mempunyai fasilitas mandi cuci kakus," kata Dedi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, Dedi melanjutkan, pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengejar visi Jawa Barat "Caang", yang bermakna transparansi. Ini artinya kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana APBD. "Jadi jangan menghambur-hamburkan anggaran buat sesuatu yang tidak penting," katanya.

Dedi juga mewanti-wanti anggota Fraksi Golkar di DPRD Jawa Barat untuk istikamah pada kebijakan yang diambil oleh partai. Jika ada yang bergeming, dia berjanji akan menindak tegas. "Sanksinya tidak main-main, reshuffle," ujar Dedi.

NANANG SUTISNA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Amri Cahyadi di Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Babel

7 September 2023

Plt. Ketua DPRD Provinsi Babel, Amri Cahyadi.
Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman Amri Cahyadi di Kasus Korupsi Tunjangan DPRD Babel

Pengadilan Tinggi memperberat hukuman eks Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung Amri Cahyadi menjadi 2,6 tahun penjara dalam perkara korupsi tunjangan DPRD


Anies Belum Teken Pergub Kenaikan Tunjangan DPRD DKI, Wagub Ungkap Alasannya

15 Januari 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Januari 2022. TEMPO/Lani Diana
Anies Belum Teken Pergub Kenaikan Tunjangan DPRD DKI, Wagub Ungkap Alasannya

DPRD DKI mendesak pemprov juga terbuka tentang tunjangan untuk Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria


Tunjangan Perumahan DPRD DKI Naik di APBD 2022, Berapa?

13 Januari 2022

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Januari 2022. TEMPO/Lani Diana
Tunjangan Perumahan DPRD DKI Naik di APBD 2022, Berapa?

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memastikan tunjangan perumahan dewan tetap naik.


Perwakilan Kemendagri Tidak Hadir, Ketua DPRD Tunda Rapat Evaluasi APBD DKI

11 Januari 2022

Rapat pengesahan APBD DKI Jakarta 2022 di ruang rapat paripurna DPRD, Jakarta Pusat, Senin, 29 November 2021. TEMPO/Lani Diana
Perwakilan Kemendagri Tidak Hadir, Ketua DPRD Tunda Rapat Evaluasi APBD DKI

Kemendagri menegaskan hasil rekomendasi evaluasi Raperda APBD DKI Jakarta 2022 bersifat final.


Ramai Tunjangan DPRD DKI Naik, Prasetyo Minta Jumlah Tunjangan Anies Juga Dibuka

11 Januari 2022

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi dalam rapat Komisi B dengan PT Pembangunan Jaya Ancol dan Bank DKI, Selasa, 28 Desember 2021. TEMPO/Lani Diana
Ramai Tunjangan DPRD DKI Naik, Prasetyo Minta Jumlah Tunjangan Anies Juga Dibuka

Masalah kenaikan tunjangan DPRD DKI itu mencuat setelah Kemendagri menerbitkan evaluasi Raperda APBD DKI 2022.


Tunjangan dan Gaji Anggota Dewan Naik Rp 26 Miliar, DPRD DKI: Ada Dasar Hukumnya

9 Januari 2022

Rapat paripurna interpelasi Formula E di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 September 2021. TEMPO/Lani Diana
Tunjangan dan Gaji Anggota Dewan Naik Rp 26 Miliar, DPRD DKI: Ada Dasar Hukumnya

DPRD DKI menyebut kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI sebesar Rp 26 miliar pada tahun ini mempunyai dasar hukum.


Ketua DPRD DKI Anggap Layak Anggaran Gaji dan Tunjangan Dewan Naik Rp 26,42 M

9 Januari 2022

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi saat mengangkat palu sidang usai dilantik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Ketua DPRD DKI Anggap Layak Anggaran Gaji dan Tunjangan Dewan Naik Rp 26,42 M

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menganggap anggota dewan layak mendapatkan tunjangan lebih besar di tahun ini


Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Bisa Dipangkas, Ini Kata Wagub DKI

8 Januari 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Januari 2022. TEMPO/Lani Diana
Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPRD DKI Bisa Dipangkas, Ini Kata Wagub DKI

Wagub DKI itu mengatakan jika Kemendagri keberatan atas kenaikan gaji anggota DPRD DKI, pos anggaran itu bisa dipotong.


Wagub DKI Buka Peluang Pangkas Gaji dan Tunjangan DPRD 2022 yang Naik

7 Januari 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Desember 2021. TEMPO/Lani Diana
Wagub DKI Buka Peluang Pangkas Gaji dan Tunjangan DPRD 2022 yang Naik

Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka peluang kenaikan gaji dan tunjangan DPRD senilai Rp 26,42 miliar dipangkas jika melanggar aturan.


Buntut Tunjangan DPRD DKI, Anggota Dewan Walkout Saat PSI Baca Pandangan Umum

14 Desember 2020

Seluruh anggota DPRD DKI walkout saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan pandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda nomor 14 tahun 2104 tentang RDTR dan Rencana Zonasi di rapat Paripurna  DPRD DKI, 14 Desember 2020. Tempo/Imam Hamdi
Buntut Tunjangan DPRD DKI, Anggota Dewan Walkout Saat PSI Baca Pandangan Umum

Sebanyak 50 anggota DPRD DKI walk out saat Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad membacakan pandangan umum dalam rapat paripurna hari ini.