Ketua DPD Golkar Jabar Tolak Pembelian Mobil Mewah Baru DPRD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, bersama Restu, bocah penderita talasemia dan ibunya, Tuti, menyatakan menggratiskan biaya transfusi darah bagi keluarga kurang mampu di Purwakarta, 8 Maret 2016. TEMPO/Nanang Sutisna

    Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, bersama Restu, bocah penderita talasemia dan ibunya, Tuti, menyatakan menggratiskan biaya transfusi darah bagi keluarga kurang mampu di Purwakarta, 8 Maret 2016. TEMPO/Nanang Sutisna

    TEMPO.COPurwakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menolak rencana pembelian 100 mobil dinas mewah baru buat para anggota DPRD di daerah itu. Apalagi jenis kendaraan yang akan dibeli itu merupakan kendaraan bermerek mahal.

    "Bukan saja Toyota Fortuner yang ramai diributkan, melainkan ada pula jenis Alphard dan Land Cruiser Prado," ujar Dedi, yang baru saja terpilih sebagai Ketua DPD Partai Golkar kemarin, kepada Tempo, Senin, 25 April 2016. 

    Dari 100 kendaraan yang dibeli itu, rinciannya 95 Toyota Fortuner, 4 Toyota Land Cruiser Prado, dan 1 Toyota Alphard. Di beberapa situs mobil seperti www.priceprice.com, harga Toyota Alphard baru sekitar Rp 1 miliar, Toyota Fortuner Rp 500 juta, dan Toyota Land Cruiser Prado sekitar Rp 1 miliar.

    Menurut Dedi, rencana pembelian mobil dinas mewah itu sangat tidak realistis sekaligus mencederai hati nurani rakyat Jawa Barat. Ini karena masih banyak persoalan publik yang esensial yang membutuhkan anggaran dan belum diselesaikan pemerintah daerah juga DPRD.

    "Misalnya, kebutuhan dana untuk pembangunan desa, penanganan bencana seperti banjir juga tak kunjung ada solusinya, lalu soal program sekolah gratis dari SD sampai SMA yang tak kunjung terealisasi, termasuk persoalan 50 persen warga Jawa Barat yang belum mempunyai fasilitas mandi cuci kakus," kata Dedi.

    Saat ini, Dedi melanjutkan, pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengejar visi Jawa Barat "Caang", yang bermakna transparansi. Ini artinya kepentingan publik menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana APBD. "Jadi jangan menghambur-hamburkan anggaran buat sesuatu yang tidak penting," katanya.

    Dedi juga mewanti-wanti anggota Fraksi Golkar di DPRD Jawa Barat untuk istikamah pada kebijakan yang diambil oleh partai. Jika ada yang bergeming, dia berjanji akan menindak tegas. "Sanksinya tidak main-main, reshuffle," ujar Dedi.

    NANANG SUTISNA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.