Presiden Disesak Minta Maaf kepada Korban Tragedi 1965  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Pemuda Rakyat Sukatno yang menjadi underbouw PKI yang juga wartawati Warta Buana, korban Tragedi 1965, Sri Sulistyawati hadiri acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai bahwa Simposium ini tidak bisa dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. TEMPO/Subekti

    Ketua Pemuda Rakyat Sukatno yang menjadi underbouw PKI yang juga wartawati Warta Buana, korban Tragedi 1965, Sri Sulistyawati hadiri acara Simposium Nasional Membedah Tragedi 1965 di Jakarta, 18 April 2016. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai bahwa Simposium ini tidak bisa dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban negara dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta -  Simposium Nasional terkait tragedi 1965 menjadi ruang bagi sejumlah kalangan untuk menyuarakan pendapatnya.  Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam yang berbicara di sesi kedua simposium itu, mengatakan bahwa permintaan maaf untuk korban tragedi 1965 harus disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin bangsa.

    "Tadi Pak Luhut bilang 'tak akan minta maaf', memang bukan beliau. Yang harus meminta maaf adalah Presiden Jokowi," kata Asvi dalam acara yang diadakan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin, 18 April 2016.

    Menurut Asvi, permintaan maaf tersebut harus dilakukan pemimpin negara, tanpa bisa diwakilkan. "Karena yang terjadi di masa lalu, adalah kekeliruan negara." Asvi menambahkan, korban tragedi 1965 berhak mendapat rehabilitasi atas trauma masa lalu, lebih dari sekedar kompensasi dan pemberian yang bersifat instan.

    Asvi juga mengatakan rehabilitasi korban bisa dilakukan pemerintah dengan menghilangkan diskriminasi. "Segala macam diskriminasi terkait peristiwa 1965 dalam bentuk peraturan, harus dicabut pemerintah," ujar Asvi.

    Simposium digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, ini berlangsung 18 dan 19 April 2016. Berbagai kalangan hadir, termasuk keluarga korban tragedi 1965. Acara ini dihadiri tokoh agama seperti Syafii Ma'arif, mantan Ketua PP Muhammadiyah.

    Dihadiri sekitar 200 peserta yang terdiri dari akademisi, korban pelanggaran HAM berat, wakil partai politik, organisasi Masyarakat, bahkan dan lembaga masyarakat yang berkecimpung di bidang HAM. Kegiatan ini pun merupakan yang pertama yang diprakarsai oleh pemerintah Presiden Joko widodo.

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan tak akan ada permintaan maaf dari pemerintah Indonesia terkait peristiwa 1965.
    "Minta maaf pada siapa? Korban mana? Tak ada pikiran bahwa pemerintah akan ke sana kemari minta maaf, tak ada," ujar Luhut di awal kegiatan tersebut.

    Menurut Luhut, pemerintah memiliki kepentingan untuk menuntaskan isu pelanggaran HAM yang terjadi, termasuk merumuskan kronologi peristiwa yang terjadi di masa lampau. "Ada penyesalan memang, untuk apa yang terjadi saat itu. Kami juga akan mendengar masukan yang muncul dalam simposium ini," kata Luhut.

    Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Agus Widjojo yang menjadi Ketua Panitia Pengarah Simposium, mengatakan acara ini menjadi ekspresimen. Kegiatan ini, kata Agus, mengajarkan budaya rekonsiliasi untuk pemecahan masalah, khususnya masalah HAM.

    YOHANES PASKALIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.