Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Jokowi Didesak Minta Maaf kepada Korban 1965

Asvi Warman Adam. ANTARA/Yudhi Mahatma
Asvi Warman Adam. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, menyatakan, Presiden Joko Widodo perlu bertanggung jawab dan meminta maaf kepada korban tragedi kemanusiaan dalam peristiwa 1965. Hal ini disampaikan sekaligus menampik pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan soal pemerintah tak akan minta maaf.

"Jokowi harus menyelesaikan beban masa lalu ini," kata Asvi dalam acara Simposium Peristiwa 1965-1966 di Hotel Aryaduta, Senin, 18 April 2016.

Menurut Asvi, Jokowi harus melakukan rekonsiliasi dan rehabilitasi kepada seluruh korban. Pasalnya, di tengah ketidakpastian sejarah setelah 30 September 1965, ada beberapa fakta yang sangat jelas terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satunya adalah penahanan sekitar 10 ribu orang di Pulau Buru pada periode 1969-1979. Jaksa Agung saat itu, Sugih Arto, dan seluruh pelaksana lapangan penjara terbukti menahan sejumlah orang yang bahkan tak ada kaitannya dengan gerakan 30 September.

Pemerintah ketika itu, menurut Asvi, juga mengeluarkan sejumlah kebijakan diskriminatif, seperti aturan pencantuman identitas eks tahanan politik di kartu tanda penduduk, pelarangan masuk pemerintahan, dan pencabutan kewarganegaraan. "Ini pelanggaran jelas yang bisa dituntut ke pengadilan HAM ad hoc," kata Asvi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menkopolhukam Luhut Panjaitan dalam pembukaan acara simposium kembali menyatakan keengganan pemerintah meminta maaf atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Alibinya, pemerintah tak memiliki kepastian soal fakta sejarah dan korban pelanggaran HAM dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Pemerintah mengklaim lebih memilih berfokus pada proses rekonsiliasi nonyudisial sebagai penyelesaian. Soal bentuk, pemerintah menunggu hasil kesimpulan simposium.

"Proses ini tak mudah, tapi pemerintah sadar masalah HAM masa lalu harus dituntaskan," kata Luhut.

Pemerintah menggandeng masyarakat melalui Forum Silaturahmi Anak Bangsa menggelar Simposium yang menghadirkan sejumlah tokoh, saksi, dan keluarga korban Peristiwa 1965-1966. Inti sari simposium bakal jadi bahan perumusan rekomendasi yang bakal diserahkan kepada pemerintah sebelum Mei mendatang.

FRANSISCO ROSARIANS

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pasukan Tengkorak Kostrad Dipercaya Atasi KKB Papua, Begini Pasukan Elite Ini Beraksi

9 Maret 2023

Kostrad atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, merupakan divis elit di TNI AD. Pasukan ini terdiri atas 2 divisi yang memiliki kemampuan terjun payung, didirikan pada tahun 1961 dengan motto Dharma Putera. Kostrad menggunakan baret hijau sebagai identitas diri, dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3. Pasukan ini tergolong sebagai pasukan elit di Indonesia, dengan segudang pengalaman tempur. TEMPO/Hariandi Hafid
Pasukan Tengkorak Kostrad Dipercaya Atasi KKB Papua, Begini Pasukan Elite Ini Beraksi

Kostrad mempercayakan Pasukan Tengkorak untuk menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Berikut profil salah satu pasukan elite TNI itu.


Penumpasan G30S: Jejak Sarwo Edhie Wibowo Sang Komandan RPKAD

4 Oktober 2022

Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo (tengah), di depan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI di halaman kampus UI, Jakarta, 10 Januari 1966. Foto: DOk. Perpusnas RI
Penumpasan G30S: Jejak Sarwo Edhie Wibowo Sang Komandan RPKAD

Sarwo Edhie dan pasukannya bertugas menumpas kelompok G30S dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu dianggap bertanggung jawab terhadap G30S.


Cerita Prajurit RPKAD Temukan Sumur di Lubang Buaya Tempat Jasad 6 Jenderal Korban G30S

3 Oktober 2022

Suasana sumur maut lubang buaya di Monumen Kesaktian Pancasila, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Tempat tersebut nantinya akan dijadikan lokasi upacara untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila sekaligus mengenang korban dalam peristiwa G30S/PKI khususnya tujuh pahlawan revolusi pada 1 Oktober mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cerita Prajurit RPKAD Temukan Sumur di Lubang Buaya Tempat Jasad 6 Jenderal Korban G30S

Hari ini 57 tahun silam, pasca G30S, personel RPKAD menemukan sebuah sumur tua di Lubang Buaya area Halim tempat 6 jasa jenderal dan 1 kapten.


Menapaki Jejak Keterlibatan CIA dalam G30S

2 Oktober 2022

Logo CIA. [www.the-parallax.com]
Menapaki Jejak Keterlibatan CIA dalam G30S

David T. Johnson, dalam bukunya mengungkapkan bahwa Amerika Serikat, melalui tangan-tangan CIA, turut terlibat dalam G30S pada 30 September 1965.


Daftar Buku yang Membedah Peristiwa G30S

30 September 2022

Sjam Kamaruzaman. store.tempo.co
Daftar Buku yang Membedah Peristiwa G30S

Banyak buku yang diterbitkan dalam beragam versi membahas peristiwa G30S. Di antara buku itu ada Gestapu 65 PKI, Sjam, Bung Karno Nawaksara dan G30S.


Satu Peristiwa Empat Nama: Apa Beda G30S, Gestapu, Gestok, dan G30S/PKI

30 September 2022

Suasana diorama peristiwa G30S/PKI di kawasan Monumen Kesaktian Pancasila, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Diorama tersebut dibuat untuk peringatan Hari Kesaktian Pnlancasila dan mengenang korban dalam peristiwa G30S/PKI khususnya tujuh pahlawan revolusi pada 1 Oktober mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Satu Peristiwa Empat Nama: Apa Beda G30S, Gestapu, Gestok, dan G30S/PKI

Tiap 30 September, Indonesia mengenang tragedi kelam G30S. Terdapat beberapa istilah lainnjya seperti Gestapu, Gestok dan G30S/PKI.


Foto Bersama Pierre Tendean dan Ade Irma Suryani Sebelum G30S di Museum AH Nasution

30 September 2022

Pengunjung mengamati diorama pada salah satu ruangan Museum Jenderal Besar DR. A. H. Nasution di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, 30 September 2017. Ratusan warga mengunjungi Museum ini bertepatan dengan peringatan 52 tahun peristiwa Gerakan 30 September 1965. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Foto Bersama Pierre Tendean dan Ade Irma Suryani Sebelum G30S di Museum AH Nasution

Pierre Tendean dan Ade Irma Suryani sempat berfoto bersama 2 bulan sebelum peristiwa G30S. Foto tersebut bisa dilihat di Museum AH Nasution.


Pierre Tendean dan Ade Irma Suryani Foto Bersama 2 Bulan Sebelum Tragedi G30S

27 September 2022

Ade Irma Suryani Nasution dan Pierre Tendean. dok. Museum AH Nasution
Pierre Tendean dan Ade Irma Suryani Foto Bersama 2 Bulan Sebelum Tragedi G30S

Pierre Tendean dan Ade Irma Suryani Nasution dikenal akrab semasa hidupnya. Mereka menjadi korban dalam penyerangan G30S dini hari itu.


Muhammad Dahlan, Menteri Agama Pelopor

7 Maret 2022

Ilustrasi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
Muhammad Dahlan, Menteri Agama Pelopor

MTQ baru dilembagakan secara nasional pada 1968 atas jasa Menteri Agama Muhammad Dahlan.


Hari Ini 56 Tahun Lalu Ade Irma Suryani Gugur Akibat G30S, Ihwal Makamnya?

6 Oktober 2021

Pengunjung melihat diorama putri Jenderal AH Nasution, Ade Irma Suryani yang tertembak di Museum Jenderal Besar AH Nasution, Jakarta, Senin 30 September 2019. Dalam peristiwa G 30 S/PKI di rumah Jenderal AH Nasution menewaskan putri Nasution Ade Irma Suryani dan ajudannya Lettu Pierre Tendean. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Hari Ini 56 Tahun Lalu Ade Irma Suryani Gugur Akibat G30S, Ihwal Makamnya?

Kematian putri bungsu AH Nasution, Ade Irma Suryani Nasution akibat G30S, tidak hanya menjadi sebuah kepiluan keluarga, tetapi juga rakyat Indonesia.