Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Jokowi Didesak Minta Maaf kepada Korban 1965

image-gnews
Asvi Warman Adam. ANTARA/Yudhi Mahatma
Asvi Warman Adam. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, menyatakan, Presiden Joko Widodo perlu bertanggung jawab dan meminta maaf kepada korban tragedi kemanusiaan dalam peristiwa 1965. Hal ini disampaikan sekaligus menampik pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan soal pemerintah tak akan minta maaf.

"Jokowi harus menyelesaikan beban masa lalu ini," kata Asvi dalam acara Simposium Peristiwa 1965-1966 di Hotel Aryaduta, Senin, 18 April 2016.

Menurut Asvi, Jokowi harus melakukan rekonsiliasi dan rehabilitasi kepada seluruh korban. Pasalnya, di tengah ketidakpastian sejarah setelah 30 September 1965, ada beberapa fakta yang sangat jelas terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satunya adalah penahanan sekitar 10 ribu orang di Pulau Buru pada periode 1969-1979. Jaksa Agung saat itu, Sugih Arto, dan seluruh pelaksana lapangan penjara terbukti menahan sejumlah orang yang bahkan tak ada kaitannya dengan gerakan 30 September.

Pemerintah ketika itu, menurut Asvi, juga mengeluarkan sejumlah kebijakan diskriminatif, seperti aturan pencantuman identitas eks tahanan politik di kartu tanda penduduk, pelarangan masuk pemerintahan, dan pencabutan kewarganegaraan. "Ini pelanggaran jelas yang bisa dituntut ke pengadilan HAM ad hoc," kata Asvi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menkopolhukam Luhut Panjaitan dalam pembukaan acara simposium kembali menyatakan keengganan pemerintah meminta maaf atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Alibinya, pemerintah tak memiliki kepastian soal fakta sejarah dan korban pelanggaran HAM dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Pemerintah mengklaim lebih memilih berfokus pada proses rekonsiliasi nonyudisial sebagai penyelesaian. Soal bentuk, pemerintah menunggu hasil kesimpulan simposium.

"Proses ini tak mudah, tapi pemerintah sadar masalah HAM masa lalu harus dituntaskan," kata Luhut.

Pemerintah menggandeng masyarakat melalui Forum Silaturahmi Anak Bangsa menggelar Simposium yang menghadirkan sejumlah tokoh, saksi, dan keluarga korban Peristiwa 1965-1966. Inti sari simposium bakal jadi bahan perumusan rekomendasi yang bakal diserahkan kepada pemerintah sebelum Mei mendatang.

FRANSISCO ROSARIANS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kilas Balik Peristiwa G30S: Kenapa Sumur itu Dinamakan Lubang Buaya?

8 hari lalu

Suasana sumur maut lubang buaya di Monumen Kesaktian Pancasila, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Tempat tersebut nantinya akan dijadikan lokasi upacara untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila sekaligus mengenang korban dalam peristiwa G30S/PKI khususnya tujuh pahlawan revolusi pada 1 Oktober mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik Peristiwa G30S: Kenapa Sumur itu Dinamakan Lubang Buaya?

Lubang Buaya identik dengan peristiwa G30S/PKI. Benarkah ada buaya di sumur tersebut?


Sejarah Singkat G30S, Kronologi, dan Tokoh yang Gugur

8 hari lalu

Suasana diorama peristiwa G30S/PKI di kawasan Monumen Kesaktian Pancasila, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Diorama tersebut dibuat untuk peringatan Hari Kesaktian Pnlancasila dan mengenang korban dalam peristiwa G30S/PKI khususnya tujuh pahlawan revolusi pada 1 Oktober mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Sejarah Singkat G30S, Kronologi, dan Tokoh yang Gugur

Ketahui sejarah singkat G30S, kronologi, serta perwira TNI yang gugur. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung Syamsuri.


Serba-Serbi Film Pengkhianatan G30S/PKI, Sutradara Arifin C. Noer: Benar-benar Gila. Edan!

8 hari lalu

Sejumlah warga menonton film penumpasan pengkhianatan G30S/PKI di markas Kodim 1304 Gorontalo, Gorontalo (20/9). Pemutaran film itu bertujuan untuk memberikan informasi dan pembelajaran kepada masyarakat agar mengenal sejarah bangsa. ANTARA FOTO
Serba-Serbi Film Pengkhianatan G30S/PKI, Sutradara Arifin C. Noer: Benar-benar Gila. Edan!

Film Pengkhianatan G30S/PKI merupakan salah satu film fenomenal yang pernah di buat di negeri ini. Berikut serba-serbi pembuatan film ini.


MPR Cabut 3 TAP MPR Soal Sukarno, Soeharto, dan Gus Dur, Bagaimana Bunyinya?

11 hari lalu

Presiden Sukarno dan Soeharto
MPR Cabut 3 TAP MPR Soal Sukarno, Soeharto, dan Gus Dur, Bagaimana Bunyinya?

MPR cabut 3 TAP MPR terkait putusan perundang-undangan terhadap 3 mantan Presiden RI yaitu Ir Sukarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur).


Mencoreng Nama Baik Sukarno, Begini Sejarah dan Isi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

27 hari lalu

Soekarno Presiden pertama Indonesia di Jakarta, saat para fotografer meminta waktu untuk memfotonya Presiden Sukarno tersenyum, dengan mengenakan seragam dan topi, sepatu juga kacamata hitam yang menjadi ciri khasnya. Sejarah mencatat sedikitnya Tujuh Kali Soekarno luput, Lolos, Dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, hal yang paling menggemparkan adalah ketika Soekarno melakukan sholat Idhul Adha bersama, tiba tiba seseorang mengeluarkan pistol untuk menembaknya dari jarak dekat, beruntung hal ini gagal. (Getty Images/Jack Garofalo)
Mencoreng Nama Baik Sukarno, Begini Sejarah dan Isi TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967

TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintah Negara dari Presiden Sukarno, mencoreng nama Bung Karno.


4 Prajurit Kostrad Gugur di Distrik Paro Nduga Papua, Ini Profil Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

29 November 2023

Logo Kostrad. kostrad.mil.id
4 Prajurit Kostrad Gugur di Distrik Paro Nduga Papua, Ini Profil Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

Kostrad merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI AD. Begini sejarah pasukan ini.


Surat Cinta Bung Karno untuk Ratna Sari Dewi, Berikut Profil Istri Sukarno Bernama Asli Naoko Nemoto

20 November 2023

Beberapa waktu lalu, kabar duka datang dari keluarga Ratna Sari Dewi. Menantu Dewi Soekarno dan Bung Karno atau suami Kartika, meninggal dunia di Bali pada 3 Februari 2021. Instagram/@dewisukarnoofficial
Surat Cinta Bung Karno untuk Ratna Sari Dewi, Berikut Profil Istri Sukarno Bernama Asli Naoko Nemoto

ANRI kumpulkan 300 arsip Sukarno, di antaranya surat cinta untuk Naoko Nemoto atau Ratna Sari Dewi. Ini profilnya.


Sejak Kapan Film Pengkhianatan G30S/PKI Tak Lagi Wajib Tayang dan Tonton?

30 September 2023

Film Pengkhianatan G 30S PKI dan Rumah Kades
Sejak Kapan Film Pengkhianatan G30S/PKI Tak Lagi Wajib Tayang dan Tonton?

Film Pengkhianatan G30S/PKI pernah menjadi film wajib tayang dan tonton bagi siswa seluruh Indonesia. Sejak kapan tak lagi diwajibkan?


Berikut Sikap Pemerintah Terhadap Korban Pasca G30S 1965

30 September 2023

Menkopolhukam Mahfud MD berbincang dengan seorang eksil seusai pertemuan rombongan pemerintah dengan para eksil Indonesia di Diemen, Belanda, pada hari Minggu, 27 Agustus, 2023. Foto: Linawati Sidarto
Berikut Sikap Pemerintah Terhadap Korban Pasca G30S 1965

Begini sikap pemerintah terhadap korban pasca G30S 1965. Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly memberikan peluang repatriasi.


Dokumen Gilchrist Versi Keterlibatan Intelijen Asing dalam Peristiwa G30S 1965

29 September 2023

Pemberitaan mengenai Dokumen Gilchrist dan hubungannya dengan Subandrio di Canberra Times edisi 3 Oktober 1966. Foto: trove.nla.gov.au
Dokumen Gilchrist Versi Keterlibatan Intelijen Asing dalam Peristiwa G30S 1965

Berbagai versi muncul menjadi latar terjadinya peristiwa G30S yang masa orde disebut G30S/PKI. Salah satunya adanya dokumen Gilchrist. Apa isinya?