Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Jokowi Didesak Minta Maaf kepada Korban 1965

image-gnews
Asvi Warman Adam. ANTARA/Yudhi Mahatma
Asvi Warman Adam. ANTARA/Yudhi Mahatma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan dan peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, menyatakan, Presiden Joko Widodo perlu bertanggung jawab dan meminta maaf kepada korban tragedi kemanusiaan dalam peristiwa 1965. Hal ini disampaikan sekaligus menampik pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan soal pemerintah tak akan minta maaf.

"Jokowi harus menyelesaikan beban masa lalu ini," kata Asvi dalam acara Simposium Peristiwa 1965-1966 di Hotel Aryaduta, Senin, 18 April 2016.

Menurut Asvi, Jokowi harus melakukan rekonsiliasi dan rehabilitasi kepada seluruh korban. Pasalnya, di tengah ketidakpastian sejarah setelah 30 September 1965, ada beberapa fakta yang sangat jelas terdapat pelanggaran hak asasi manusia.

Salah satunya adalah penahanan sekitar 10 ribu orang di Pulau Buru pada periode 1969-1979. Jaksa Agung saat itu, Sugih Arto, dan seluruh pelaksana lapangan penjara terbukti menahan sejumlah orang yang bahkan tak ada kaitannya dengan gerakan 30 September.

Pemerintah ketika itu, menurut Asvi, juga mengeluarkan sejumlah kebijakan diskriminatif, seperti aturan pencantuman identitas eks tahanan politik di kartu tanda penduduk, pelarangan masuk pemerintahan, dan pencabutan kewarganegaraan. "Ini pelanggaran jelas yang bisa dituntut ke pengadilan HAM ad hoc," kata Asvi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menkopolhukam Luhut Panjaitan dalam pembukaan acara simposium kembali menyatakan keengganan pemerintah meminta maaf atas pelanggaran HAM berat masa lalu. Alibinya, pemerintah tak memiliki kepastian soal fakta sejarah dan korban pelanggaran HAM dalam peristiwa-peristiwa tersebut. Pemerintah mengklaim lebih memilih berfokus pada proses rekonsiliasi nonyudisial sebagai penyelesaian. Soal bentuk, pemerintah menunggu hasil kesimpulan simposium.

"Proses ini tak mudah, tapi pemerintah sadar masalah HAM masa lalu harus dituntaskan," kata Luhut.

Pemerintah menggandeng masyarakat melalui Forum Silaturahmi Anak Bangsa menggelar Simposium yang menghadirkan sejumlah tokoh, saksi, dan keluarga korban Peristiwa 1965-1966. Inti sari simposium bakal jadi bahan perumusan rekomendasi yang bakal diserahkan kepada pemerintah sebelum Mei mendatang.

FRANSISCO ROSARIANS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

4 Prajurit Kostrad Gugur di Distrik Paro Nduga Papua, Ini Profil Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

29 November 2023

Logo Kostrad. kostrad.mil.id
4 Prajurit Kostrad Gugur di Distrik Paro Nduga Papua, Ini Profil Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat

Kostrad merupakan salah satu pasukan elit yang dimiliki TNI AD. Begini sejarah pasukan ini.


Surat Cinta Bung Karno untuk Ratna Sari Dewi, Berikut Profil Istri Sukarno Bernama Asli Naoko Nemoto

20 November 2023

Beberapa waktu lalu, kabar duka datang dari keluarga Ratna Sari Dewi. Menantu Dewi Soekarno dan Bung Karno atau suami Kartika, meninggal dunia di Bali pada 3 Februari 2021. Instagram/@dewisukarnoofficial
Surat Cinta Bung Karno untuk Ratna Sari Dewi, Berikut Profil Istri Sukarno Bernama Asli Naoko Nemoto

ANRI kumpulkan 300 arsip Sukarno, di antaranya surat cinta untuk Naoko Nemoto atau Ratna Sari Dewi. Ini profilnya.


Sejak Kapan Film Pengkhianatan G30S/PKI Tak Lagi Wajib Tayang dan Tonton?

30 September 2023

Film Pengkhianatan G 30S PKI dan Rumah Kades
Sejak Kapan Film Pengkhianatan G30S/PKI Tak Lagi Wajib Tayang dan Tonton?

Film Pengkhianatan G30S/PKI pernah menjadi film wajib tayang dan tonton bagi siswa seluruh Indonesia. Sejak kapan tak lagi diwajibkan?


Berikut Sikap Pemerintah Terhadap Korban Pasca G30S 1965

30 September 2023

Menkopolhukam Mahfud MD berbincang dengan seorang eksil seusai pertemuan rombongan pemerintah dengan para eksil Indonesia di Diemen, Belanda, pada hari Minggu, 27 Agustus, 2023. Foto: Linawati Sidarto
Berikut Sikap Pemerintah Terhadap Korban Pasca G30S 1965

Begini sikap pemerintah terhadap korban pasca G30S 1965. Mahfud Md dan Menkumham Yasonna Laoly memberikan peluang repatriasi.


Dokumen Gilchrist Versi Keterlibatan Intelijen Asing dalam Peristiwa G30S 1965

29 September 2023

Pemberitaan mengenai Dokumen Gilchrist dan hubungannya dengan Subandrio di Canberra Times edisi 3 Oktober 1966. Foto: trove.nla.gov.au
Dokumen Gilchrist Versi Keterlibatan Intelijen Asing dalam Peristiwa G30S 1965

Berbagai versi muncul menjadi latar terjadinya peristiwa G30S yang masa orde disebut G30S/PKI. Salah satunya adanya dokumen Gilchrist. Apa isinya?


LIPI Genap 56 Tahun: Lembaga Ilmu Pengetahuan yang Telah Dilebur ke BRIN

23 Agustus 2023

Logo Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). (lipi.go.id)
LIPI Genap 56 Tahun: Lembaga Ilmu Pengetahuan yang Telah Dilebur ke BRIN

Awal pembentukan LIPI pada 1967 dimulai dengan peleburan lembaga-lembaga ilmiah yang lebih dulu didirikan.


Pasukan Tengkorak Kostrad Dipercaya Atasi KKB Papua, Begini Pasukan Elite Ini Beraksi

9 Maret 2023

Kostrad atau Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, merupakan divis elit di TNI AD. Pasukan ini terdiri atas 2 divisi yang memiliki kemampuan terjun payung, didirikan pada tahun 1961 dengan motto Dharma Putera. Kostrad menggunakan baret hijau sebagai identitas diri, dipimpin oleh perwira tinggi bintang 3. Pasukan ini tergolong sebagai pasukan elit di Indonesia, dengan segudang pengalaman tempur. TEMPO/Hariandi Hafid
Pasukan Tengkorak Kostrad Dipercaya Atasi KKB Papua, Begini Pasukan Elite Ini Beraksi

Kostrad mempercayakan Pasukan Tengkorak untuk menangani Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Berikut profil salah satu pasukan elite TNI itu.


Penumpasan G30S: Jejak Sarwo Edhie Wibowo Sang Komandan RPKAD

4 Oktober 2022

Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edhie Wibowo (tengah), di depan mahasiswa yang tergabung dalam KAMI di halaman kampus UI, Jakarta, 10 Januari 1966. Foto: DOk. Perpusnas RI
Penumpasan G30S: Jejak Sarwo Edhie Wibowo Sang Komandan RPKAD

Sarwo Edhie dan pasukannya bertugas menumpas kelompok G30S dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang saat itu dianggap bertanggung jawab terhadap G30S.


Cerita Prajurit RPKAD Temukan Sumur di Lubang Buaya Tempat Jasad 6 Jenderal Korban G30S

3 Oktober 2022

Suasana sumur maut lubang buaya di Monumen Kesaktian Pancasila, Jakarta, Selasa, 29 September 2020. Tempat tersebut nantinya akan dijadikan lokasi upacara untuk peringatan Hari Kesaktian Pancasila sekaligus mengenang korban dalam peristiwa G30S/PKI khususnya tujuh pahlawan revolusi pada 1 Oktober mendatang. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cerita Prajurit RPKAD Temukan Sumur di Lubang Buaya Tempat Jasad 6 Jenderal Korban G30S

Hari ini 57 tahun silam, pasca G30S, personel RPKAD menemukan sebuah sumur tua di Lubang Buaya area Halim tempat 6 jasa jenderal dan 1 kapten.


Menapaki Jejak Keterlibatan CIA dalam G30S

2 Oktober 2022

Logo CIA. [www.the-parallax.com]
Menapaki Jejak Keterlibatan CIA dalam G30S

David T. Johnson, dalam bukunya mengungkapkan bahwa Amerika Serikat, melalui tangan-tangan CIA, turut terlibat dalam G30S pada 30 September 1965.