Politikus Gerindra Kritik Kinerja Rano Karno

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rano Karno menyapa wartawan sebelum mengikuti pelantikan sebagai Gubernur Banten di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Rano Karno akan menjadi orang nomor satu di Tanah Jawara menggantikan Ratu Atut Chosiyah. Tempo/ Aditia Noviansyah

    Rano Karno menyapa wartawan sebelum mengikuti pelantikan sebagai Gubernur Banten di Istana Negara, Jakarta, 12 Agustus 2015. Rano Karno akan menjadi orang nomor satu di Tanah Jawara menggantikan Ratu Atut Chosiyah. Tempo/ Aditia Noviansyah

    TEMPO.COSerang - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Banten Ade Hidayat menilai, Rano Karno belum menjalankan fungsinya sebagai Gubernur Banten dengan baik. Hal itu dikatakan oleh Ade berkaitan dengan masih tingginya angka Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) APBD Provinsi Banten 2015 yang membengkak hingga Rp 1,19 triliun dari total APBD 2015 Rp 9,27 triliun.

    “Ini menunjukkan kinerja Pemprov Banten di bawah kepemimpinan Gubernur Rano Karno sangat lemah,” kata Ade, Senin, 18 April 2016. Ade menanggapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten akhir 2015, yang disampaikan Rano Karno dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Banten beberapa waktu lalu.

    Menurut Ade, anggaran sebanyak itu seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Namun itu tidak dilaksanakan sehingga terjadilah Silpa. Ia menilai Rano tidak mampu memaksimalkan sumber daya yang ada.

    Ade memaparkan, selama tiga tahun terakhir, Silpa APBD Banten sangat tinggi. Pada APBD Banten 2014, jumlah Silpa mencapai Rp 1,680 triliun dari total APBD saat itu Rp 7,377 triliun. Pada APBD 2013, jumlah Silpa mencapai Rp 700 miliar dari total APBD 2013 senilai Rp 6,052 triliun.

    Ade mengatakan, akibatnya tingginya angka Silpa pada 2013 dan 2014, BPK memberikan opini disclaimer terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Banten. “Kami khawatir pemerintah Provinsi Banten akan disclaimer lagi tahun ini,” ujarnya.

    Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan menilai kinerja Rano sangat buruk. Banyak target pembangunan yang tidak tercapai. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Provinsi Banten juga jeblok.

    Fitron menjelaskan, LPE Provinsi Banten pada 2015 hanya 5,37 dari yang ditargetkan 6,7 hingga 6,8. Sedangkan pada 2010 sudah pernah mencapai 5,94, tahun 2011 (6,43), dan pada 2012 (6,15). "Saat ini bukan sedang berjalan mundur, tapi melompat mundur,” ucapnya sembari mengatakan Provinsi Banten tidak hanya tidak bisa mencapai target LPR, tapi juga lebih rendah daripada capaian dua dan tiga tahun lalu.

    Adapun Rano mengatakan besarnya jumlah Silpa antara lain karena banyak target pembangunan yang tidak tercapai. Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2015 menetapkan sembilan prioritas pembangunan daerah.

    Prioritas pembangunan itu antara lain pengurangan tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan kerja dan peningkatan daya saing SDM, penurunan tingkat kemiskinan melalui perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

    Prioritas lainnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan daya saing investasi dan daya saing produk/komoditas, pembangunan infrastruktur guna pemantapan konektivitas, dan peningkatan daya dukung pusat-pusat pertumbuhan, pemerataan pelayanan pendidikan dan peningkatan pendidikan berbasis kompetensi, serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan optimalisasi infrastruktur pelayanan kesehatan.

    Rano menjelaskan, rendahnya realisasi penyerapan anggaran di antaranya karena efisiensi kontrak, keterlambatan pekerjaan, gagal lelang, serta ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, seperti penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil.

    Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan, terdapat 10 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang capaian realisasi belanja langsung di bawah 80 persen. "Pada tahun anggaran 2015 terjadi penurunan Silpa dibandingkan Silpa 2014 sebesar Rp 1,68 triliun," kata Rano.

    WASI’UL ULUM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.