Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dua Anggota DPRD Maluku Tengah Mengamuk karena Dana Pokir Belum Cair, Dana Apakah Itu?

image-gnews
Anggota  DPRD Kabupaten Maluku Tengah  memecahkan kaca karena dana pokok pikiran (pokir) belum cair. Dok. Istimewa
Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah memecahkan kaca karena dana pokok pikiran (pokir) belum cair. Dok. Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan dua anggota DPRD di Maluku Tengah mengamuk dengan memecahkan kaca kantor dewan akibat dana pokok-pokok pikiran ( dana pokir) dan THR yang tak kunjung cair. 

Dilansir dari Antara, dua anggota DPRD tersebut nampak dengan sengaja melakukan tindakan anarkis yang menyebabkan kerusakan fasilitas di kantor dewan.

Aparat kepolisian pun segera memproses kasus pengerusakan fasilitas kantor DPRD Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), dengan melakukan olah tempat kejadian serta memeriksa saksi. 

Anggota berinisial MDM dan FT juga akan segera dipanggil untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang dinilai telah melanggar hukum. 

“Bapak Kapolda sangat menyangkan dan mengecam tindakan anarkis dan melanggar hukum dua oknum anggota DPRD Maluku Tengah yang melakukan pengrusakan terhadap pintu kantor DPRD yang merupakan aset negara,” kata Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol. M. Rum Ohoirat di Ambon, Rabu, 3 April 2024, dilansir dari laman humas.polri.go.id.

Adapun dana pokok-pokok pikiran atau dana pokir belum cair menjadi salah satu pemicu amukan dari anggota dewan tersebut.

Apa Itu Dana Pokir? 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mengutip dari laman bappeda.agamkab.go.id, berdasarkan Pasal 178 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Pokok pikiran (Pokir) DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari  risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Aturan yang menjadi landasan hukum atau semangat Pokir ialah UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembahasan Pokir diharapkan lebih menekankan pada perjuangan aspirasi bukan pada jumlah dana yang diusulkan.

Untuk merealisasikan pelaksanaan pokir diperlukan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dana Pokir biasanya digunakan untuk membangun dan memperbaiki fasilitas umum seperti sekolah atau rumah-rumah ibadah. Oleh karenanya, penting bagi anggota dewan untuk memperjuangkan Pokir agar dapat mewujudkan aspirasi masyarakat yang dititipkan pada anggota DPRD. 

Seperti yang dikatakan oleh Wakil Ketua DPRD Bengkalis Syahrial, ST.,MSi, dengan diakomodirnya Pokir dewan oleh pemerintah maka pembangunan yang diharapkan masyarakat dapat terlaksana, dan turut berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Pilihan Editor: Legislator Nilai Perlu Adanya Kolaborasi Anggaran Kepemudaan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anggota DPRD Minta Guru Honorer Jakarta Diangkat KKI Tanpa Tes

1 hari lalu

Suasana rapat Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta dengan Dinas Pendidikan  DKI Jakarta mengenai penjelasan tentang sistem cleansing atau pembersihan guru tenaga honorer di Jakarta di Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa, 23 Juli 2024. TEMPO/Desty Luthfiani.
Anggota DPRD Minta Guru Honorer Jakarta Diangkat KKI Tanpa Tes

APBD 2024 dianggap cukup untuk mengangkat 4.127 guru honorer jika penggajiannya berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP.


Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok Tutup Usia

3 hari lalu

Spanduk calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Rezky M. Noor bersanding dengan spanduk pijat dan bekam terpampang di depan gang di kawasan Tanah Baru, Kota Depok, Rabu 13 September 2023. Spanduk juga baliho calon legislatif banyak bertebaran di jalanan Kota Depok yang bertujuan untuk menarik calon pemilih dengan berbagai cara unik. TEMPO/ Gunawan Wicaksono
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok Tutup Usia

Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Depok dari Fraksi Gerindra, Rezky M. Noor, dikabarkan meninggal, pada Minggu, 21 Juli 2024.


Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

5 hari lalu

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa koper keluar usai menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang, Jumat, 19 Juli 2024. Foto: ANTARA/Zuhdiar Laeis
Geledah Kantor Wali Kota Hevearita untuk Usut Korupsi di Pemkot Semarang, KPK Sita Dokumen Perubahan APBD

KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Kota Semarang, yakni kantor Wali Kota Semarang dan rumah pribadi Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti.


Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

5 hari lalu

Ubaidi Socheh Hamidi, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran PendapatanBelanja Negara, Badan Kebijakan Fiskalnya.
Kemenkeu: RI Butuh Investasi Rp6.445 Triliun untuk Bangun Infrastruktur Kurun 2020-2024

Indonesia butuh investasi senilai Rp6.445 triliun untuk membangun infrastruktur dari tahun 2020 hingga 2024.


Gibran Mundur, Ada 24 Proyek di Solo yang Belum Selesai

8 hari lalu

Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden Wapres Terpilih Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan ihwal kegiatan blusukan yang dilakukannya di Jakarta pada Jumat, 28 Juni 2024, saat ditemui di Kantor DPRD Kota Solo, Jawa Tengah. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Gibran Mundur, Ada 24 Proyek di Solo yang Belum Selesai

Gibran menjelaskan ada 24 proyek infrastruktur yang tengah dikerjakan menyusul rampungnya 17 prioritas pembangunan yang sudah dilaksanakan lebih awal.


Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

8 hari lalu

Warga menunjukkan Kartu Jakarta Pintar serta bukti pembayaran saat membeli pangan murah di RPTRA Jatinegara, Jakarta, Kamis, 15 Agustus 2019.  Pangan murah ini hanya ditujukan bagi warga yang memiliki KJP Plus, Kartu Pekerja, dan Kartu Lansia Jakarta untuk meningkatkan gizi anak-anak di Jakarta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W
Cara Cek Status Penerimaan KJP Plus 2024 Tahap 1 Gelombang 2

Disdik DKI Jakarta cairkan KJP Plus 2024 tahap 1 gelombang 2. Penerima bisa manfaatkan sejak Jumat sore, 12 Juli 2024. Begini cara cek status penerima


Anggota DPRD DKI Jakarta Dukung Penerapan Pajak Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

15 hari lalu

Wakil ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta fraksi partai Gerindra, Inggard Joshua ditemui di kantornya pada Selasa, 9 Juli 2024. TEMPO/ Desty Luthfiani.
Anggota DPRD DKI Jakarta Dukung Penerapan Pajak Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

DPRD DKI Jakarta melihat penerapan pajak untuk rumah kedua dengan nilai NJOP di bawah Rp 2 miliar sudah tepat.


Sri Mulyani Pede Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Melampaui 5 Persen, Didorong THR ASN hingga Ekspor

16 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Komisi XI DPR, Senin, 4 September 2023. Sumber: IG @smindrawati
Sri Mulyani Pede Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II Melampaui 5 Persen, Didorong THR ASN hingga Ekspor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2024 masih berada di atas 5 persen.


Simak Syarat dan Prosedur Jadi Kepala Desa, Segini Besaran Gajinya

17 hari lalu

Ribuan Kepala Desa se - Indonesia melakukan aksi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam aksi tersebut mereka menuntut perpanjangan masa jabatan kepala desa yang sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun, dan meminta DPR RI merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. TEMPO/M Taufan Rengganis
Simak Syarat dan Prosedur Jadi Kepala Desa, Segini Besaran Gajinya

Anggaran gaji kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dari APBD Desa. Bagaimana syarat menjadi kepala desa?


Terlibat Penggelapan Mobil Rental, Anggota DPRD Bandarlampung Lolos dari Sanksi Pidana

18 hari lalu

Kabid Humas Polda Lampung Komisaris Besar Umi Fadilah Astutik. (ANTARA/HO)
Terlibat Penggelapan Mobil Rental, Anggota DPRD Bandarlampung Lolos dari Sanksi Pidana

Polisi tidak melanjutkan kasus penggelapan mobil rental tersebut karena korban dan anggota lesgislatif itu telah bersepakat damai.