Pimpinan Angkatan Laut Pasifik Barat Rumuskan Prosedur Perang  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pejabat baru Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksdya Ade Supandi berjalan menuju tempat penandatanganan surat keputusan saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 31 Desember 2014. Presiden Joko Widodo melantik Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksdya Ade Supandi menggantikan Laksamana Marsetio. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo.

    Pejabat baru Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksdya Ade Supandi berjalan menuju tempat penandatanganan surat keputusan saat pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu 31 Desember 2014. Presiden Joko Widodo melantik Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksdya Ade Supandi menggantikan Laksamana Marsetio. ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo.

    TEMPO.CO, Padang - Pimpinan angkatan laut negara-negara Pasifik Barat yang tergabung dalam Western Pacific Naval Symposium (WPNS) menggelar petemuan ke 15 di Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu hingga Kamis, 13-14 April 2016.

    Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi menjelaskan salah satu agenda utama pembahasan adalah tentang prosedur perang di laut atau Code for Unalerted Encounters at Sea (CUES). "Prosedurnya perlu dirumuskan, apalagi kami mendadak bertemu saat perang di laut," ujarnya saat membuka WPNS di Hotel Inna Muara Padang, Rabu 13 April 2016.

    Menurut Ade, pembahasan CUES penting dilakukan guna menghindari insiden di laut. Dengan adanya prosedur itu, masing-masing kapal perang bisa berkomunikasi. "Jika disepakati, maka akan menjadi aturan yang baku diterapkan untuk semua angkatan laut anggota WPNS," katanya.

    Pertemuan pimpinan angkatan laut dari 27 negara itu juga akan membahas tentang permintaaan Kolumbia dan Inggris untuk menjadi observer WPNS. Setiap delegasi WPNS akan memberikan pertimbangan atas permintaan kedua negara itu.

    Ade menjelaskan, pertemuan juga membahas program kerjasama para perwira. Tujuannya agar hubungan angkatan laut negara-negara Pasifik Barat semakin meningkat. "Intensitas hubungan para perwira diperlukan, seperti tukar menukar perwira, saling mengunjungi dan program latihan," ucapnya.

    Negara-negara yang menjadi anggota WPSN, antara lain Cina, Amerika Serikat, Australia, Singapura, India, Prancis, Vietnam, Thailand, Bangladesh, Prancis, Srilanka, Papua Nugini, Jepang, Malaysia, Brunei Darussalam, Peru, Kanada, Selandia Baru dan Indonesia.

    Tujuan pembentukan WPNS guna meningkatkan kerjasama dan kemampuan dalam pelaksanaan operasi angkatan laut anggota WPNS. Selain itu, membangun saling percaya melalui kerangka kerjasama, diskusi tentang isu–isu kemaritiman, pertukaran informasi, pelatihan dan pertukaran personil.

    Penyelenggraan pertemuan WPNS ke 14 digelar pada 2014 di Qingdao, provinsi Shandong, Cina. Adapun pertemuan WPNS ke-16 akan berlangsung di Busan, Korea Selatan, pada 2018.

    Sebagai tuan rumah WPNS ke-15, Ade berharap TNI Angkatan Laut dapat menunjukan peran aktif dalam melaksanakan diplomasi militer dalam rangka merespon perkembangan maritime security di wilayah Pasifik Barat. Peran aktif itu sekaligus mendukung kebijakan poros maritim dunia yang merupakan aplikasi kebijakan luar negeri Indonesia yang berdampak lokal dan regional.

    Ade mengatakan TNI Angkatan Laut terus melaksanakan strategi diplomasi maritim guna mewujudkan pertahanan maritim. Hal itu dilakukan melalui forum kerjasama dan kemitraaan antar angkatan laut di wilayah regional Pasifik Barat.

    ANDRI EL FARUQI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Catatan Kinerja Pemerintahan, 100 Hari Jokowi - Ma'ruf Amin

    Joko Widodo dan Ma'ruf Amin telah menjalani 100 hari masa pemerintahan pada Senin, 27 Januari 2020. Berikut catatan 100 hari Jokowi - Ma'ruf...