Ada Empat Laporan Masuk, Hanya Satu yang Diproses MKD  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota MKD mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, 1 Maret 2016. Tempo/Destrianita K.

    Anggota MKD mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk mengetahui perkembangan penanganan kasus Fanny Safriansyah alias Ivan Haz, 1 Maret 2016. Tempo/Destrianita K.

    TEMPO.COJakarta - Majelis Kehormatan DPR (MKD) selama masa sidang III 2015-2016 menerima empat pengaduan dan satu imbauan dari kelompok masyarakat terkait dengan anggota Dewan bermasalah. Tiga di antaranya tidak dilanjuti dengan berbagai alasan. Satu laporan masuk tahap panel. Adapun imbauan yang masuk ke MKD terkait dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

    "Ada kelompok masyarakat yang mengimbau agar MKD mengingatkan anggotanya yang belum menyelesaikan LHKPN," kata Ketua MKD Surahman Hidayat dalam konferensi pers kinerja MKD di gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2016.

    Menanggapi hal tersebut, Surahman menuturkan, MKD akan mengirimkan surat edaran pada awal masa sidang keempat untuk mengingatkan kewajiban para anggota agar memberikan LHKPN. "Kalau tidak dilaksanakan, kan, berarti melanggar etika," ucapnya.

    Adapun satu laporan masyarakat yang masuk dan kini sedang menunggu keputusan panel MKD adalah laporan atas kasus Fanny Safriansyah alias Ivan Haz yang terjerat penyalahgunaan narkoba. "Sudah 2-3 kali sidang panel, semoga pada awal masa sidang yang akan datang sudah selesai. Kan, 30 hari lagi. Kalau kurang, tambah hingga maksimal 30 hari lagi harus selesai," ujarnya.

    Tiga laporan lain yang tidak dilanjuti salah satunya atas dasar alasan pencabutan pelaporan. Surahman menuturkan laporan itu atas kasus yang menimpa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu, yang diduga menganiaya staf ahlinya, Dita Aditia Ismawati. Dita sebelumnya melaporkan Masinton ke MKD pada 2 Februari dan mencabut laporannya dua pekan berikutnya pada 16 Februari 2016.

    Sedangkan kasus lain yang tidak dilanjuti MKD dengan alasan tak cukup alat bukti adalah ijazah palsu yang menimpa politikus Partai Persatuan Pembangunan berinisial AFH. "Ternyata ijazahnya ada, dan ada perbedaan pada penambahan nama orang tua. Ini kurang informasi dari pelapor," tuturnya.

    Adapun untuk satu kasus lainnya Surahman enggan memberikan pernyataan detail. Ia hanya menuturkan bahwa alasan tidak dilanjutkan kasus itu karena ada saksi kunci yang mencabut kesaksian. "Tidak bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, terkait dengan dugaan pelanggaran penyalahgunaan jabatan," kata Surahman.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?