Zulkifli Hasan: LGBT Merusak Moral Bangsa

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan saat menyampaikan kata sambutan pada kunjungannya di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur, 4 Maret 2016. Pimpinan MPR juga menyuarakan pentingnya penguatan BNN seperti KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan saat menyampaikan kata sambutan pada kunjungannya di kantor Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur, 4 Maret 2016. Pimpinan MPR juga menyuarakan pentingnya penguatan BNN seperti KPK. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.COJakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan menegaskan gaya hidup menyimpang berupa lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) serta narkoba merupakan faktor terdepan yang merusak moral dan budaya bangsa Indonesia.

    "Ini yang kita hadapi sekarang, perang yang tidak kelihatan," katanya di sela sosialisasi empat pilar kebangsaan di Pekanbaru, Riau, Selasa, 8 Maret 2016.

    Ia menyatakan telah bertemu Kepala BNN dan memaparkan ada 5 ton narkoba yang disita, bukan 5 gram atau 50 gram. Zulkifli pun mempertanyakan ada berapa banyak lagi narkoba yang belum disita.

    Sedangkan untuk LGBT, kata dia, sekarang sudah marak dan perlu digencarkan penolakan. "Laki-laki dengan laki-laki minta diakui, perempuan dengan perempuan minta diakui, kemudian masyarakat Riau tidak marah dengan itu. Itu di mana logikanya?" ujarnya.

    "LGBT saya menolak. Itu penyimpangan. Jangan (LGBT) diperalat menjadi gerakan. Ini menyangkut keselamatan generasi muda kita. Saya katakan itu menyimpang. Pemerintah harus tegas," tuturnya.

    Menurut dia, pemerintah harus segera mengambil sikap atas munculnya gerakan LGBT dan masyarakat harus menolaknya. "Kita harus bersikap. Gerakan (LGBT) harus kita tolak karena melanggar hukum," ucapnya. "Kalau dibiarkan akan hilang satu generasi di Indonesia."

    Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menegaskan menolak segala bentuk propaganda, promosi, dan dukungan terhadap legislasi dan perkembangan LGBT di Indonesia. Ketua Umum MUI KH Maruf Amin mengatakan aktivitas LGBT bertentangan dengan sila pertama Pancasila dan kedua, UUD 1945 Pasal 29 ayat 1 dan Pasal 28 J, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

    Selain itu, aktivitas LGBT bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.