Luhut Bertemu Pimpinan Muhammadiyah, Bahas LGBT dan Narkoba

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM Luhut Binsar Panjaitan bertemu dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Luhut berharap kerja sama antara Kementerian Polhukam dan Muhammadiyah dapat terus berjalan.

    "Senang sekali bisa silaturahmi bisa ketemu Pak Haidar dan para pengurusnya, kita ingin kerja sama Polhukam dan Muhammadiyah bisa berjalan dengan baik," kata Luhut setelah pertemuan di Kantor PP Muhammdiyah di Jakarta, Senin 15 Februari 2016. Dia ditemui Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

    Luhut mengatakan dalam pertemuan dengan Haidar membahas penanganan teroris di Indonesia. Menurut dia, jangan sampai Islam dikonotasikan dengan terorisme. "Islam (di Indonesia) adalah yang rahmani, keadilan, dan kasih sayang," kata dia.

    Pembahasan kedua adalah masalah narkoba. Menurut Luhut, narkoba akan selalu menjadi isu hangat dan lebih berbahaya. Ia mengatakan sebanyak 33 orang mati setiap hari karena narkoba. "Isi penjara 60 persen diisi oleh pecandu narkoba dan pengendalian narkoba bisa dari dalam," katanya.

    Sekarang, ujar Luhut, Indonesia bukan hanya jadi negara transit narkoba tapi juga menjadi destinasi. Dia mengatakan pemerintah dan Muhammadiyah sepakat memerangi narkoba. "Ini menyankut generasi mendatang. Narkoba itu bukan urusan suku, agama, pangkat tinggi rendah, dan seterusnya," ujar Luhut.

    Topik ketiga, Luhut menjelaskan, masalah LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) yang sedang menjadi isu hangat. Pemerintah, kata Luhut, bekerja sama dengan Muhammadiyah merumuskan kebijakan (policy) yang tepat untuk LGBT. "Ini ancaman nyata yang harus dihadapi. Kita harus meminimalkan dampaknya di Indonesia," kata dia.

    Ia mencontohkan negara Brasil, dengan mayoritas warganya beragama Katolik, harus membuat Undang-Undang tentang Gay. "Dari sekarang harus disikapi betul. Tetapi harus sepakat dulu mereka itu (LGBT) juga warga negara Indonesia," kata dia.

    ARKHELAUS W.


     

     

    Lihat Juga