Ical Blak-blakan: Tidak Ada Kata Bergabung dengan Pemerintah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan para menteri Kabinet Kerja menghadiri penutupan Rapimnas Partai Golkar, di Jakarta, 25 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Ketua umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan para menteri Kabinet Kerja menghadiri penutupan Rapimnas Partai Golkar, di Jakarta, 25 Januari 2016. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie mengungkapkan alasannya berbelok menjadi pendukung pemerintah. Meski mendukung pemerintah, menurut Ical--panggilan Aburizal--Koalisi Merah Putih tidak bubar.

    Ical membeberkan alasan dan proses yang terjadi hingga Golkar bersedia menjadi salah satu partai pendukung pemerintah dalam wawancara khusus dengan Majalah Tempo. Berikut petikan wawancara yang berlangsung di kediamannya, Sabtu dua pekan lalu itu. Wawancara selengkapnya dapat dibaca di Majalah Tempo edisi pekan ini.

    Dalam Rapimnas Golkar, Anda memutuskan mendukung pemerintah. Mengapa?
    Sebetulnya Golkar, meski di luar pemerintahan, tidak pernah menjadi oposisi. Kami selalu mendukung pemerintah. Coba lihat pada pembahasan APBN Perubahan 2015, APBN 2016, usul Kepala Polri Pak Budi Gunawan, lalu diubah lagi menjadi Pak Badrodin Haiti, semuanya kami dukung. Jadi sebenarnya mendukung bisa di dalam dan di luar. Esensinya adalah dulu mendukung setelah keputusan diambil, sekarang kami berharap dilibatkan sebelum keputusan diambil, sehingga kami tahu kenapa putusan diambil. Misalnya kenapa dulu Budi, bukan Badrodin dari awal. Jadi sekarang bisa dikatakan mendukung dan bersama pemerintah menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara.

    Bersama, maksudnya masuk ke pemerintahan?
    Mau di dalam atau di luar, sebagai suatu partai yang mendukung dan bersama pemerintah menyelesaikan permasalahan, kami expect first hand information meskipun tidak berada dalam kabinet. Itu esensinya. Karena itu, saya tidak pakai kata bergabung. Sekali pun dari mulut saya tidak ada kata bergabung. Kalau bergabung berarti kami di pemerintahan. Kami tidak harus dalam pemerintahan.

    Ada tawaran kursi kabinet?
    Ini Indonesia. Kalau ditolak, dibilang sombong. Kalau diterima, dibilang memang begitu maksud dan karakternya, ha-ha-ha….

    Maka perumusannya menarik: bersama pemerintah.
    Yang paling bagus memang bersama pemerintah karena saya mengharapkan stabilitas politik terjaga dengan baik. Kalau stabilitas tidak terjaga, pemerintah susah menyesuaikan programnya.

    Dalam proses ini, Anda berkomunikasi dengan partai pemerintah?
    Tidak, dan memang dari dulu tidak berkomunikasi dengan partai pemerintah. Waktu itu saya bertemu dengan Pak Jokowi, saya bilang sama beliau, "Menurut saya, APBN-P itu mesti diubah, Pak." Dia jawab, "Silakan, Pak Ical." Sewaktu mau bertemu dengan Menteri Keuangan, saya izin kepada Pak Luhut Pandjaitan (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan). Saya bilang supaya tidak ada yang mempertanyakan.

    Sebagai Ketua Presidium KMP, Anda pernah mengatakan itu koalisi permanen, tapi sekarang?
    Tetap koalisi permanen.

    Walau bersama pemerintah?
    Bersama pemerintah menyelesaikan masalah. Koalisi politik tetap ada, namanya paguyuban. Cara berpikirnya begini, kalau tidak boleh ada paguyuban, berarti fusi. Berarti hanya ada satu yang boleh, yaitu partai pemerintah. Maka seluruh pendukungnya, NasDem, PDIP, fusi satu dengan Golkar. Itu yang tidak boleh. Kami bukan fusi.

    Tepatkah jika dibilang Anda inkonsisten?
    Tidak. Dulu membantu setelah kebijakan diambil pemerintah. Kalau waktu itu enggak berhasil, gimana? Karena we did not have information at all at that time. Tiba-tiba dihadapkan satu masalah yang susah, seperti pembahasan APBN-P 2015. Kebetulan saja berhasil. Sampai Pak Luhut memeluk saya. Ini orang tidak pernah memeluk orang, tapi (saat itu) memeluk sambil bilang terima kasih. Karena saat itu critical sekali.

    TITO SIANIPAR


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.