Damayanti Minta Jadi Justice Collaborator, KPK: Bisa, Asal..

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti masuk ke dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 18 Januari 2016. Damayanti diperiksa perdana sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap terkait proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PDIP, Damayanti Wisnu Putranti masuk ke dalam mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, 18 Januari 2016. Damayanti diperiksa perdana sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap terkait proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo mengatakan lembaganya mempertimbangkan permohonan politikus PDI Perjuangan yang menjadi tersangka kasus dugaan suap, Damayanti Wisnu Putranti, untuk menjadi justice collaborator (pelaku pelapor).

    Menurut Agus, pertimbangan ini dilatarbelakangi permohonan serupa yang pernah diajukan para tersangka kepada KPK. (Baca: KPK Pastikan Kasus Damayanti PDIP Masih Berkembang)

    "Pengalaman kami memberikan terlalu awal, tapi di sidang mereka tidak konsisten," kata Agus di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2016. Karena itu, menurut Agus, lembaganya akan mengabulkan permohonan justice collaborator dengan syarat Damayanti berjanji konsisten. "Nanti menjelang putusan pengadilan baru kami berikan." (Baca juga: Soal Keterlibatan Koleganya, Damayanti: Biar Waktu Menjawab)

    Pimpinan KPK sudah menerima surat permohonan menjadi justice collaborator yang diajukan Damayanti pada Jumat pekan lalu. Namun, menurut Agus, di surat itu belum tertulis apa yang dijanjikan Damayanti jika permohonannya dikabulkan.

    Agus mengatakan, jika ingin menjadi justice collaborator, Damayanti harus bekerja sama dengan KPK untuk membongkar pelaku lainnya, termasuk koleganya di Komisi Infrastruktur Dewan Perwakilan Rakyat yang kemungkinan ikut menerima aliran duit suap. "Sebetulnya kan harus begitu. Diungkap juga jaringannya," ujar Agus.

    Menurut Agus, lembaganya akan mengawasi tingkah laku Damayanti hingga menjelang putusan pengadilan. Ia mengatakan, jika Damayanti konsisten membongkar keterlibatan pelaku lain, KPK akan memberikan keringanan tuntutan hukuman. Sebab, kata Agus, ada indikasi penerimaan suap dilakukan berjamaah dengan anggota legislatif lainnya. "Ya biasanya kan begitu," ucapnya.

    KPK menetapkan Damayanti sebagai tersangka penerima suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir pada Kamis, 14 Januari 2016. Damayanti diduga mengamankan proyek jalan di Maluku yang masuk anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2016. Selain Damayanti, KPK juga menetapkan makelar suap, yakni Julia Prasetyarini alias Uwi dan Dessy A. Edwin. KPK menyebut Dessy dan Julia sebagai staf Damayanti. Adapun Abdul Khoir disangka sebagai pemberi suap.

    Keempat tersangka itu merupakan hasil operasi tangkap tangan tim satuan tugas KPK pada Rabu malam, 13 Januari 2016. Saat itu, ada enam orang yang dicokok di tempat berbeda. Dua orang sisanya merupakan sopir yang kini dibebaskan. Duit yang diamankan saat operasi sebesar Sin$ 99 ribu. Namun, total duit yang telah dikucurkan Abdul sebesar Sin$ 404 ribu. Untuk mengembangkan kasus ini, KPK membuka penyelidikan baru. Penyidik KPK juga sempat menggeledah ruang kerja anggota Komisi Infrastruktur dari Fraksi Golkar Budi Supriyanto dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Yudi Widiana Adia.

    LINDA TRIANITA

    Berita Terpopuler:

    Begini Cerita Polisi Geledah Rumah Jessica Wongso
    Modus Pegawai Negeri Jakarta Agar Kerja Nol Tunjangan Pol
    Soal Lawan Ahok 2017, Ridwan Kamil Akui Bertemu Prabowo
    Lurah Kartini Dicopot Ahok karena Manipulasi Presensi
    Sebelum 'Diculik' Polisi,Pembantu Jesica Sempat Mau Berhenti  




     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Obligasi Ritel Indonesia Seri 016 Ditawarkan Secara Online

    Pemerintah meluncurkan seri pertama surat utang negara yang diperdagangkan secara daring, yaitu Obligasi Ritel Indonesia seri 016 atau ORI - 016.