TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Komisi Pertahanan DPR Ade Daud Nasution mengatakan Badan Intelijen Negara meminta anggaran operasional lebih dari Rp 899 miliar untuk tahun ini. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengan pendapat badan itu dengan Komisi Pertahanan, pekan lalu.Ade mengaku meminta BIN serius mengungkap masalah terorisme. "Jangan ngurusin mobil Jaguar Presiden saja," kata politikus Partai Bintang Reformasi itu kemarin. Menurut dia, jumlah yang diminta lebih kecil dibanding permintaan dari TNI yakni Rp 26 triliun, yang setengahnya untuk gaji pegawai.Dalam rapat, ia menjelaskan, Kepala BIN Syamsir Siregar mengatakan lembaganya memprioritaskan pembelian peralatan antiteroris. Maka jumlah anggaran naik 10 pwersen dari tahun sebelumnya yakni Rp 717 miliar. Berdasarkan dokumen yang diterima Tempo, rincian anggaran BIN untuk belanja pegawai sebesar Rp 35 miliar, belanja barang nonoperasional (Rp 490 miliar), belanja barang operasional (Rp 474 miliar), peralatan intelijen (Rp 284 miliar), serta pemeliharaan dan pembangunan gedung (Rp 88 miliar)Stefanus Pramono
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
1 hari lalu
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
1 hari lalu
Semakin Turun, Surplus APBN Maret 2024 Hanya Rp 8,1 Triliun
Sri Mulyani menilai kinerja APBN triwulan I ini masih cukup baik.
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
1 hari lalu
MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya
Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
1 hari lalu
Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya
Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.
Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional
2 hari lalu
Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional
Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
2 hari lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
2 hari lalu
Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan
Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
2 hari lalu
Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan
Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
2 hari lalu
DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi
DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.
