TEMPO.CO, Makassar - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menyiapkan anggaran belanja masing-masing sebesar Rp 30 juta untuk dana sekali reses bagi 50 anggota Dewan. Seperti tahun sebelumnya, setiap legislator mendapatkan jatah tiga kali reses atau setiap empat bulan sekali pada tahun ini.
Jika ditotal, anggaran reses ini mencapai Rp 4,5 miliar. Anggaran reses kali ini naik 20 persen dibandingkan tahun lalu. "Tahun lalu, besarannya Rp 25 juta per sekali reses per orang," kata Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Dewan, Jamaluddin Hamja di kantornya.
Jamaluddin menjelaskan, uang Rp 4,5 miliar itu disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para legislator saat menemui konstituennya. Uang yang diterima setiap anggota Dewan sesuai dengan yang dicatat dalam laporan kegiatan. Laporan juga harus disertai bukti berupa dokumentasi dan nota resmi.
Jamaluddin memastikan nilai Rp 30 juta tidak harus dihabiskan seluruhnya oleh para legislator dalam sekali reses. Penggunaan uang publik ini juga tidak memiliki batas minimum. Sekretariat juga tidak membatasi penggunaan uang itu untuk apa saja. "Terserah saja anggota Dewan mau pakai apa," kata dia.
Anggota Dewan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Makassar, Irwan, mengatakan dia tidak mempermasalahkan dana reses yang bertambah. Dia menilai penambahan itu sebagai hal yang sah selama digunakan untuk untuk kepentingan konstituen. Menurut dia, para anggota Dewan harus siap mempertanggungjawabkan penggunaan dana publik ini dan mengembalikan sisanya ke negara.
Menurut Irwan, kegiatan reses merupakan agenda rutin yang wajib dilakukan setiap anggota Dewan. Kegiatan itu menjadi bentuk pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat pemilih. "Saat reses, kita sampaikan apa saja pencapaian di Dewan. Sebaliknya kita juga menyerap apa saja aspirasi masyarakat untuk kepentingan umum," kata dia.
Peneliti Komite Pemantau Legislatif Indonesia, Santa TG, menganggap penambahan dana reses belum perlu dilakukan saat ini. Menurut dia, jumlah dana sebesar Rp 25 juta pada tahun lalu sudah mencukupi. Dia meminta uang tambahan itu semestinya dialihkan ke pos belanja lain, yang bisa berdampak langsung kepada masyarakat luas. "Misalnya peningkatan pembangunan infrastruktur sesuai program wali kota di 2016," kata Santa.
AAN PRANATA
