Bulog: Stok Beras Januari Aman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi gudang Bulog/stok beras. TEMPO/Tony Hartawan

    Ilustrasi gudang Bulog/stok beras. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.COJakarta - Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti memastikan stok beras untuk Januari aman. "Pada awal tahun, stok beras minggu-minggu ini ada 1,3 juta ton," katanya di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis, 14 Januari 2016.

    Djarot juga mengatakan program beras sejahtera (rastra) dengan operasi pasar di kisaran 250 ribu ton masih berjalan. "Rastra untuk 15,5 juta rumah tangga sasaran. Yang menjadi masalah di luar ini apakah bisa dipenuhi dengan stok yang tersedia di masyarakat. Itu saja," ujarnya.

    Djarot memperhitungkan kebutuhan sampai Februari dapat mencapai 600 ribu ton dengan stok rastra 230 ribu ton. Pemerintah masih menyimpan stok beras 600 ribu ton yang berasal dari Vietnam dan Thailand. Menurut Djarot, kesepakatan tersebut sudah dibuat untuk 1,5 juta ton. "Sudah masuk kurang-lebih 800 ton. Masih tersisa hampir 700 ton," ucapnya.

    Ia mengatakan evaluasi posisi beras selama ini masih aman dan Bulog mengamankan harga. "Saat ini masih aman, ya berjalan seperti biasa karena bulog mengamankan harga," ujarnya.

    Ia mengatakan, pada Januari-Maret, beras tersebut akan datang. Kementerian Pertanian juga masih berupaya menyediakan stok beras dari dalam negeri. "Percepatan juga dilakukan, belum mampu mengatasi perubahan cuaca. Kalau upaya manusiawi sudah dilakukan," tuturnya.

    Bulog, kata dia, sudah menyiapkan operasi pasar untuk 150 ribu ton beras ke seluruh Indonesia. Jakarta merupakan wilayah yang melakukan operasi pasar terbanyak. "Melihat penduduknya, Jakarta yang paling banyak dan karena tidak punya sawah juga," ujarnya. "Intinya adalah pemerintah ingin menyiapkan cadangan yang memadai."

    ARKHELAUS WISNU 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.