TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengatakan partainya telah mengkaji kinerja pemerintah. Hasilnya, kata dia, ada perbedaan yang signifikan antar program Nawa Cita dengan kebijakan di kementerian, lembaga, hingga road map pembangunan dan politik yang disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Megawati juga mengkritik kinerja Badan Usaha Milik Negara. Menurut dia, BUMN saat ini tidak menjadi penyokong ekonomi nasional yang menjadi alat negara untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. "Sekarang diperlakukan seperti korporasi swasta. Mengedepankan bisnis semata sebagai pendekatan business to business," kata Megawati saat membacakan pidato Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan di Jiexpo, Jakarta Pusat, Ahad, 10 Januari 2016.
Karena perubahan itu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, kata Megawati, PDI Perjuangan memberi perhatian khusus terhadap BUMN. Menurut dia, hal itu harus dilalukan untuk meluruskan politik ekonomi BUMN melalui perubahan undang-undang terkait.
Selain itu, imbuh Megawati, PDI Perjuangan di DPR RI menggunakan haknya untuk membentuk Panitia Khusus Angket Pelindo II. Menurut dia, Pansus itu menjadi pintu masuk utama untuk mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah konsitusi dan menjadi alat negara untuk memperkuat ekonomi yang bisa membuka akses permodalan serta meningkatkan produktivitas rakyat. "Kalau BUMN dikelola baik, akan memberikan kontribusi optimal ke pembangunan negara," katanya.
Untuk itu, ucap dia, Rapat Kerja Nasional PDIP yang berlangsung hingga Selasa 12 Januari 2016 itu mengusung tema Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Penjabaran itu, menurut Megawati, sesuai dengan penjabaran Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang berisi kedaulatan rakyat atas kekayaan alam indonesia.
Saat ini, BUMN dipimpin oleh Menteri Rini Soemarno. Menteri Rini pun tidak terlihat hadir dalam Rakernas ini. Dari pantauan Tempo, jajaran menteri yang hadir adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono.
Ada juga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.
HUSSEIN ABRI YUSUF
