Jokowi Hadiri Rakernas PDIP di JIEXPO

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri (kanan), memberikan buku Di Bawah Bendera Revolusi kepada Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres III PA GMNI di Jakarta, 7 Agustus 2015. Kongres berlangsung hingga 9 Agustus 2015. TEMPO/Subekti.

    Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri (kanan), memberikan buku Di Bawah Bendera Revolusi kepada Presiden Joko Widodo saat membuka Kongres III PA GMNI di Jakarta, 7 Agustus 2015. Kongres berlangsung hingga 9 Agustus 2015. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus PDI Perjuangan hari ini, Minggu, 10 Januari 2015, melaksanakan Rapat Kerja Nasional di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat.

    Rapat yang berlangung hingga dua hari ke depan itu bertema 'Mewujudkan Trisakti Melalui Pembangunan Nasional Semesta Berencana Untuk Indonesia Raya'.

    Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tampak hadir dalam pertemuan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB itu. Tentu saja, begitu pula Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri datang ke Hall D Jiexpo, tempat rapat berlangsung. Jokowi yang menggenakan batik cokelat berlengan panjang duduk di samping Megawati.

    Beberapa menteri Kabinet Kerja pun hadir, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly. Selain itu, Rakernas itu dihadari oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Irman Gusman, serta Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan.

    Hadir pula petinggi partai pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Yakni, Ketua Umum NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Hanura Wiranto.

    HUSSEIN ABRI YUSUF


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.