Rizal Ramli Pengin Jokowi 'Screening' Ideologi Menterinya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.COJakarta - Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli berharap Presiden Jokowi langsung memilih menterinya jika ingin menggelar reshuffle kabinet jilid dua. Menurut Rizal Ramli, setidaknya ada empat syarat yang harus dipenuhi seorang menteri. Dengan hak prerogatifnya, Presiden Jokowi, menurut Rizal, seharusnya melakukan uji pandangan bagi para pembantunya. "Jadi yang paling penting adalah screening ideologi dulu, yaitu pro-trisakti nawa cita atau enggak," kata Rizal Ramli di Jakarta, Senin, 28 Desember 2015.

    Syarat ini berlaku bagi semua calon, terlepas dari partai ataupun nonpartai. Menurut Rizal, calon menteri harus memiliki empat syarat. Syarat tersebut di antaranya memiliki ideologi nawa cita, memiliki jiwa kepemimpinan, kompetensi teknis, dan integritas.

    Ideologi nawa cita, menurut Rizal, adalah hal utama yang harus diperhatikan. Calon menteri harus disaring apakah pro-nawa cita atau tidak. Apabila tidak sesuai dengan nawa cita, dikhawatirkan nanti akan melenceng dari kinerja yang diharapkan.

    Kedua untuk jiwa kepemimpinan. Rizal menganggap kemampuan ini penting. Pasalnya, dengan memiliki jiwa kepemimpinan, meskipun kurang paham dengan bidangnya, menteri tersebut bisa merangkul pihak lain yang kompeten.

    Rizal mengaku ini berlaku bagi semua pihak, baik partai maupun nonpartai. Rizal juga mengaku tidak mempermasalahkan dikotomi partai dan nonpartai selama syarat ini dipenuhi. "Saya tidak pernah membedakan orang partai dan profesional karena pembedaan itu norak," ujar Rizal.

    Beberapa nama disinyalir akan dicopot dari kursi kementerian. Namun hingga kini berita siapa yang dicopot masih simpang siur. Fraksi PDIP, misalnya, telah melakukan evaluasi internal.

    Hasil evaluasi ini menunjukkan kinerja beberapa kementerian yang dinilai tidak maksimal bekerja. Menteri-menteri tersebut di antaranya Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Pariwisata Arief Yahya.

    MAWARDAH NUR HANIFIYANI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Skuter Listrik Pasca Insiden GrabWheels Belum Ada Rujukan

    Pemerintah Provinsi DKI berencana mengeluarkan aturan soal skuter listrik setelah insiden dua pengguna layanan GrabWheels tewas tertabrak.