Kepastian Isu Pencopotan Fahri Hamzah Tunggu Presiden PKS

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Komisi III Fraksi PKS Fahri Hamzah. Tempo/Tony Hartawan

    Anggota Komisi III Fraksi PKS Fahri Hamzah. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera enggan mengomentari isu pencopotan Fahri Hamzah dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Mardani, yang memiliki kewenangan menjelaskan hal tersebut adalah Presiden PKS Sohibul Iman.

    "Saya belum tahu. Yang bisa jawab Pak Iman. Saya tidak diajak berbincang masalah ini. Makanya jawabnya juga susah," ucap mantan anggota DPR tersebut saat dihubungi Tempo pada Selasa, 22 Desember 2015.

    Mardani juga enggan menjelaskan kabar mengenai dipanggilnya Fahri ke kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS beberapa waktu lalu untuk disidang secara internal. Menurut dia, hanya Iman dan beberapa petinggi DPP PKS yang mengetahui adanya pertemuan tersebut.

    "Hal itu merupakan kebijakan yang tidak bisa diumumkan DPP secara terbuka. Itu kan terkait dengan orang per orang. Yang tahu cuma segelintir. Saya enggak tahu. Pak Iman yang tahu," tutur Mardani.

    Kemarin beredar kabar bahwa PKS tengah mempertimbangkan pencopotan Fahri dari kursi Wakil Ketua DPR. Dalam sebuah acara di DPP PKS kemarin, Sohibul Iman mengaku sedang mengevaluasi kader-kader PKS, termasuk Fahri.

    PKS pun diisukan akan menempatkan Sohibul Iman atau Zulkifliemansyah, anggota Komisi Keuangan DPR sekaligus anggota Badan Kerja Sama Antarparlemen, untuk menempati jabatan yang akan ditinggalkan Fahri.

    Saat dikonfirmasi, Zulkifliemansyah mengaku belum mendengar kabar tersebut. "Saya sama sekali belum tahu, karena saya baru pulang dari Cambodia. Coba tanya Pak Iman," katanya. Saat dihubungi beberapa kali melalui sabungan telepon, Iman tak mengangkatnya.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.