Kritik Johan Budi untuk Kenaikan Gaji Pegawai Pemerintah  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon pimpinan (capim) KPK Johan Budi menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

    Calon pimpinan (capim) KPK Johan Budi menyampaikan pendapatnya saat uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, 14 Desember 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusulkan agar pemerintah menaikkan gaji karyawan di kementeriannya untuk menjaga transparansi good government.

    Namun pelaksana tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Johan Budi S.P., memberikan kritik dalam pidatonya di acara Hari Anti-Korupsi Sedunia 2015 di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Desember 2015.

    "Saya ucapkan selamat kalau pegawai KKP memperoleh kenaikan gaji. Tapi itu tidak cukup untuk menghentikan korupsi," kata Johan.

    Menurut Johan, gaji bukan satu-satunya ukuran bagi seseorang untuk melakukan korupsi atau tidak. "Sistem juga harus dibangun, menggunakan sistem good government," katanya.

    Menurut Johan, seseorang yang sudah mapan dan berlebihan materi, masih ada yang melakukan korupsi. Dia menceritakan di tempatnya bekerja, ada tersangka korupsi yang gajinya Rp 300 juta sebulan. Ia mengandaikan, dengan gaji besar tersebut, bisa sarapan pagi di Jakarta dan siangnya minum kopi di Tokyo.

    Johan pun menyampaikan harapannya agar kenaikan gaji karyawan KKP segera terealisasi dan langsung mendapat ucapan “Amin” dari seluruh peserta acara. "Jangan dengan gaji besar malah mengendurkan semangat kerja. Di sisi lain, jangan berlomba-lomba untuk hidup hedon-hedon," ujarnya.


    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kontroversi Nike ZoomX Vaporfly yang Membantu Memecahkan Rekor

    Sejumlah atlet mengadukan Nike ZoomX Vaporfly kepada IAAF karena dianggap memberikan bantuan tak wajar kepada atlet marathon.