Buru Riza Chalid, Kejaksaan Bentuk Tim Intelijen  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Riza Chalid. Twitter.com

    Riza Chalid. Twitter.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung membentuk tim intelijen untuk memulangkan pengusaha minyak, Muhammad Riza Chalid, dari luar negeri ke Indonesia. Tujuan pemulangan ini agar Kejaksaan dapat meminta keterangan Riza Chalid mengenai kasus ‘Papa Minta Saham’.

    "Kami panggil Riza kemarin, tapi dia tidak hadir. Makanya kami bekerja sama dengan intelijen untuk itu," kata Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Arminsyah di kantornya, Selasa, 8 Desember 2015.

    Arminsyah berujar, tim intelijen tersebut berasal dari internal Kejaksaan. Tapi, kata dia, tidak menutup kemungkinan Kejaksaan bekerja sama dengan Polri bila diperlukan.

    Kata dia, pembentukan tim intelijen tersebut bukan atas perintah Presiden Joko Widodo. "Presiden tidak memerintahkan. Memang Kejaksaan memerlukan ini, tidak hanya untuk memulangkan Riza, tapi juga untuk proses penyelidikan secara keseluruhan," ujarnya.

    Meski demikian, Arminsyah mengaku tak mengetahui keberadaan Riza Chalid saat ini. Ia hanya dapat memastikan Riza Chalid sudah berada di luar negeri.

    Selain membentuk tim intelijen untuk mencari Riza Chalid, Kejaksaan juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan Riza Chalid ke luar negeri setelah kasus 'Papa Minta Saham' itu terungkap.

    Kepala Kepolisian RI Jenderal Badrodin Haiti mengatakan belum mendapat perintah dari Presiden Jokowi untuk mencari Riza Chalid. Meski begitu, ia mengatakan Polri terus memantau keberadaan Riza Chalid di luar negeri. Namun Badrodin menolak menyebutkan posisi Riza Chalid saat ini. "Dia sudah ke luar negeri sejak 3 Desember," ujar Badrodin.

    Kasus 'Papa Minta Saham' terungkap ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan dugaan pelanggaran etik Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan DPR. Laporan Sudirman ini disertai bukti rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Riza Chalid, dan bos PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin.

    Di dalam rekaman itu, ketiganya membicarakan rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport. Selain itu, Setya juga diduga mencatut nama Presiden Jokowi ketika meminta bagian saham kepada Maroef.

    Sudirman melaporkan pula kasus ini ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan pun bergerak cepat dengan memeriksa Sudirman dan Maroef Sjamsoeddin.

    Beberapa pihak mendesak Polri ikut mengusut kasus tersebut. Tapi Badrodin mengatakan Polri belum berencana mengusut perkara itu. Sebab, kata Badrodin, Polri masih mendalami keutuhan dan validitas rekaman pembicaraan antara Setya Novanto, Riza Chalid, dan Maroef Sjamsoeddin di Hotel Rich Carlton, 8 Juni lalu. "Kamu masih menunggu rekaman itu, apakah rekaman itu utuh seperti itu atau bukan," kata Badrodin.

    Beberapa hari lalu, akun resmi @RizaChalid mencuitkan permintaan maaf lantaran belum dapat memberikan keterangan atas kasus yang melibatkannya. Ia juga menegaskan tak bermaksud menghindari media. "Mohon maaf, saya belum bisa menyampaikan ke publik beberapa hal mengenai pemberitaan yang menyeret nama saya," kata Riza Chalid yang di-tweet oleh akun @RizaChalid tersebut. "Bukan berarti saya menghindar dari media, saya hanya butuh waktu yang tepat untuk menyampaikannya."

    Dalam keterangan biodata di akunnya, Riza mencantumkan Singapura sebagai lokasi keberadaannya. Ia juga menerangkan akun tersebut dikelola juru bicara. Cuitan pertamanya menjelaskan tujuan pembuatan akun Twitter itu. "Saya bergabung di Twitter untuk menyampaikan beberapa informasi terkait hal-hal yang melibatkan saya," katanya di akun itu pada Ahad, 6 Desember 2015.

    Saat dikonfirmasi apakah benar Riza Chalid berada di Singapura, Arminsyah enggan menanggapinya. "Kamu percaya?" ucapnya bertanya balik kepada para jurnalis.

    DEWI SUCI RAHAYU


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.