Minggu, 22 September 2019

Pemilih Disabilitas di Tasikmalaya Tak Bisa Baca Surat Suara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang penyandang tunanetra mencoblos dengan menggunakan template surat suara saat mengikuti acara sosialisasi dan simulasi Pemilu untuk pemilih disabilitas, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (4/4). TEMPO/Imam Sukamto

    Seorang penyandang tunanetra mencoblos dengan menggunakan template surat suara saat mengikuti acara sosialisasi dan simulasi Pemilu untuk pemilih disabilitas, di Gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Jumat (4/4). TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.COTasikmalaya - Pemilih disabilitas di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengeluhkan kecilnya huruf braille pada template (alat bantu mencoblos) yang digunakan pada pemilihan kepala daerah serentak nanti. 

    "Dari segi kualitas (surat suara) bagus, kualitas kertas sangat baik. Tapi, dari segi kuantitas, mutu, sangat-sangat buruk, sehingga kami tidak bisa baca," kata Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Tasikmalaya Jajang Riza Amarullah setelah sosialisasi pilkada calon tunggal kepada kaum disabilitas di Sekolah Luar Biasa (SLB) Aisyiyah, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Minggu, 6 Desember 2015.

    Jangankan orang yang awam braille, Jajang sendiri yang sudah menempuh pendidikan tinggi cukup kesulitan membaca huruf pada template. Huruf-huruf tersebut terlalu kecil.

    "Saya sudah kasih contoh kepada KPUD. Minimal titik braille seperti ini (agak besar). Ini sama sekali kami tidak bisa baca secara sempurna," ujar Jajang. 

    Karena huruf terlalu kecil, Jajang dan rekan-rekannya berinisiatif mencoblos menggunakan nalar, yakni kiri untuk pilihan setuju dan kanan untuk pilihan tidak setuju. "Kami sosialisasi kepada tunanetra seperti itu karena hanya ada dua kolom," tuturnya.

    Dengan menggunakan nalar, menurut Jajang, dapat mempersingkat waktu pencoblosan. Jika kaum disabilitas membaca semua template akan memakan waktu sekitar 10-15 menit.

    "Adanya braille diharapkan bisa mempersingkat, mempermudah, dan menjaga kerahasiaan pemilih. Dengan surat suara seperti itu (huruf braille kekecilan) malah menyita waktu. Pencoblosan minimal 15 menit. Sangat-sangat menghambat," ucap Jajang.

    Ketua KPUD Kabupaten Tasikmalaya Deden Nurul Hidayat mengatakan pihaknya menerima masukan dari Pertuni bahwa huruf braille pada template kekecilan. "Kami akui, kami hormati masukan itu. Kami tidak langsung mengecek sejauh mana perusahaan mencetak itu," kata Deden setelah sosialisasi. 

    Deden menambahkan, hal itu merupakan koreksi dan masukan bagi KPU. Ke depan, KPUD akan berkomunikasi dengan Pertuni sebelum mencetak template. "Makasih masukannya," ujarnya.

    Deden menjelaskan, template dibuat oleh rekanan KPU. Besarnya template disesuaikan dengan surat suara. "Sebenarnya ada (huruf) timbul pada template," tuturnya.

    Bagi penyandang disabilitas yang tidak bisa membaca template, saat pencoblosan ada pendamping dari keluarga dan KPPS. "Bisa ada pendamping, yang tidak boleh itu mengarahkan (memilih)," ucap Deden.

    Meski ada masukan huruf kekecilan, Deden mengapresiasi semangat kaum disabilitas pada pilkada calon tunggal ini. "Kami sangat apresiasi. Semangat mereka sangat tinggi pada pilkada ini. Mereka semangat mau hadir ke TPS dan antusias pada pemilu," katanya.

    CANDRA NUGRAHA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.