Begini Cara Golkar Selamatkan Setya Novanto di MKD

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI Setya Novanto saat wawancara dengan Tim Redaksi TEMPO di kantornya. TEMPO/Nur Haryanto

    Ketua DPR RI Setya Novanto saat wawancara dengan Tim Redaksi TEMPO di kantornya. TEMPO/Nur Haryanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Golkar, Ridwan Bae, menolak membuka bukti rekaman antara Ketua DPR Setya Novanto, pengusaha minyak Mohammad Riza Chalid, dan bos PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dalam sidang perdana hari ini, Rabu, 2 Desember 2015.

    Menurut Ridwan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said hanya merupakan pengadu yang tidak terlibat dalam diskusi yang terjadi dalam rekaman tersebut. Jadi, menurut dia, apabila rekaman tersebut diperdengarkan, Sudirman tidak akan bisa mengkonfirmasi pembicaraan yang terjadi dalam rekaman tersebut. "Kalau kita tanya Pak Sudirman, tidak tahu dia, hanya dengar dari orang saja kan?" katanya.

    Karena itu, Ridwan mengusulkan agar rekaman dibuka saat Ketua DPR Setya Novanto, yang juga kader Golkar, dihadirkan dalam sidang karena Setya-lah yang mengetahui secara pasti pembicaraan yang terjadi dalam rekaman itu. "Kalau dibuka saat ada Pak Maroef, paling dia hanya ngomong 'Iya'. Yang terbaik, kita sajikan saat Pak Setya datang kemari," katanya.

    Ridwan pun mencoba melobi pimpinan MKD untuk menunda persidangan kasus ini hingga pekan depan karena diperlukan waktu yang lama untuk mendengarkan rekaman tersebut. "Kalau perlu, kita tunda minggu depan. Kita semua beristirahat dulu supaya kita bisa putar ulang, ulang, ulang, sehingga lebih bagus ketika kita bertanya kepada saksi nantinya," ujarnya.

    Hal itu mendapat tentangan keras dari anggota MKD dari Fraksi Partai Hanura, Syarifuddin Sudding. Sudding berkeras agar rekaman diperdengarkan dalam sidang hari ini untuk mencocokkan keterangan pengadu dengan bukti rekaman yang dilaporkannya. "Ini menyangkut masalah nilai pembuktian. Kalau tidak diputar, tidak memiliki nilai pembuktian sama sekali. Kita perlu cross-check, mengkorelasikan antara kesaksian dan rekaman," katanya.

    Suding juga mengutip Pasal 27 Peraturan DPR soal Tata Beracara MKD. Dalam pasal itu disebutkan bahwa rekaman elektronik bisa dijadikan alat bukti. Tata cara mendapatkannya tak disinggung dalam peraturan itu.

    Hari ini, MKD menggelar sidang perdana kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo yang diduga dilakukan Ketua DPR Setya Novanto. Sidang yang menghadirkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pengadu ini dimulai sekitar pukul 13.00.

    ANGELINA ANJAR SAWITRI

    Baca juga:
    3 Hal Ini Bikin  Ketua DPR Setya Novanto Sulit Ditolong!
    Selidiki Setya Novanto, Jaksa Agung: Ada Pemufakatan Jahat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Wuhan Menjangkiti Kapal Pesiar Diamond Princess

    Jumlah orang yang terinfeksi virus korona Wuhan sampai Minggu, 16 Februari 2020 mencapai 71.226 orang. Termasuk di kapal pesiar Diamond Princess.