Batal Mogok, Buruh Karawang Pilih Doakan Presiden Jokowi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Puluhan preman menyerang konvoi buruh untuk sweeping pabrik terkait Mogok Nasional di Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Jakarta, 25 November 2015. Aksi yang merupakan buntut penolakan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan ini masih terus berlanjut hingga 27 November 2015. TEMPO/Subekti

    Puluhan preman menyerang konvoi buruh untuk sweeping pabrik terkait Mogok Nasional di Kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Jakarta, 25 November 2015. Aksi yang merupakan buntut penolakan Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 tentang Pengupahan ini masih terus berlanjut hingga 27 November 2015. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COKarawang - Kepala Polisi Resor Karawang Ajun Komisaris Besar Polisi Andi Mochammad Dicky Pastika Gading mengatakan aksi mogok nasional di Kabupaten Karawang berlangsung tertib. Dalam pertemuan di Gedung Singaperbangsa pada Kamis,26 November 2015, para buruh sepakat menghentikan unjuk rasa.

    "Gelombang aksi buruh di Karawang sudah berlangsung selama satu bulan. Semua berlangsung tertib tanpa ada laporan buruk," tutur Dicky saat ditemui Tempo, Kamis, 26 November 2015.

    Karawang adalah salah satu wilayah dengan populasi buruh paling besar. Jumlahnya mencapai 150 ribu buruh. Sejak sebulan lalu, buruh Karawang rutin menggelar aksi di kompleks Pemda Karawang.

    Dicky mengaku melakukan pengamanan ketat saat demo berlangsung. "Puncaknya saat mogok nasional pada 24 November sampai hari ini (kemarin). Kami mengerahkan 1.200 personel dibantu BKO Polda Jawa Barat," kata Dicky.

    Rustam, perwakilan buruh Karawang dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, sepakat menghentikan aksi sampai hari ini. Ia mengaku buruh siap bertoleransi dengan masyarakat dan petugas. Sebagai gantinya, buruh Karawang sepakat untuk melakukan istigosah di Mesjid Agung Perumnas Telukjambe Timur pada Jumat, 27 November 2015. "Kami akan menggunakan baju koko tanpa atribut serikat. Kami akan berdoa supaya Jokowi mencabut PP Nomor 78," kata Rustam.

    Ahmad Suroto, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, meminta pengertian perwakilan buruh. Ia mengatakan pemerintah Karawang akan membuat rekomendasi kepada Gubernur Jawa Barat ihwal penetapan upah sektoral. "Kami akan berupaya sampai batas akhir penentuan upah sektoral pada 21 Desember mendatang," tutur Suroto.

    Selain itu, polisi menilai aksi mogok nasional buruh Karawang dinilai bisa mengganggu pengamanan distribusi surat suara di Kabupaten Karawang. Dicky mengatakan rangkaian unjuk rasa para buruh sejak sebulan ini telah menguras energi petugas kepolisian Karawang. "Kami berharap rekan buruh tidak demo lagi. Jangan dulu, kami capek, harus ke daerah-daerah untuk mengawal surat suara," ujar Dicky.

    Mulai Jumat, 27 November 2015, polisi Karawang akan disibukkan dengan agenda pengamanan distribusi surat suara dan kampanye terbuka. Dicky mengatakan pengamanan itu akan mengerahkan seluruh anggotanya.

    Saat ini, distribusi surat suara di Kabupaten Karawang sedang memasuki tahap kedua. Sebanyak 1,6 juta surat suara akan disebar di 30 kecamatan.
    "Petugas membentuk 30 tim yang akan disebar di tiap kecamatan. Mereka akan menjaga surat suara itu," kata Dicky.

    Dicky mengakui serangkaian pengamanan itu membuat anggotanya lelah. Dicky mengklaim aksi buruh di Karawang adalah aksi dengan jumlah massa paling besar se-Indonesia.



    HISYAM LUTHFIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.