Lokalisasi Dadap Ditutup, Berganti Masjid dan Islamic Center  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah wanita penghibur menunggu pelanggan di cafe kawasan Dadap, Tangerang, Banten, 6 September 2014. Keberadaan para PSK di lokalisasi tersebut, sudah menjadi rahasia umum. Tempo/Aditia Noviansyah

    Sejumlah wanita penghibur menunggu pelanggan di cafe kawasan Dadap, Tangerang, Banten, 6 September 2014. Keberadaan para PSK di lokalisasi tersebut, sudah menjadi rahasia umum. Tempo/Aditia Noviansyah

    BISNIS.COM, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Tangerang menargetkan penggusuran lokalisasi Dadap, Kosambi, akan selesai pada 2016.

    Sebagai gantinya, di bekas lokalisasi tersebut akan dibangun masjid raya dan Islamic Center.

    ”Salah satu pertimbangannya untuk mengubah mental masyarakat dan image daerah tersebut,” kata Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Selasa, 24 November 2015.

    Alasan lain, menurut Zaki, masjid raya dan Islamic Center tersebut dibangun untuk kebutuhan utama sarana keagamaan masyarakat. Masjid akan dibangun pada 2017. Dua bangunan ini nantinya dilengkapi dengan fasilitas penunjang jalan dan jembatan.

    Zaki menambahkan, di sekitar lokasi tersebut juga akan disulap menjadi pusat kuliner makanan laut (seafood). Sekitar tahun 1970-an, kawasan Dadap lebih dulu dikenal dengan banyaknya restoran yang menjual olahan ikan dan tangkapan laut lainnya.

    "Dulu, kalau mau makan seafood yang enak, ya, di Dadap," ujarnya. "Fungsi dan peruntukannya akan dikembalikan seperti semula."

    Namun, julukan sebagai tempat makanan laut itu lama-lama menghilang seiring munculnya prostitusi di wilayah itu. Banyak pengelola restoran yang hengkang dari sana, karena tempat pelacuran mempengaruhi bisnis mereka. Kalaupun ada, hanya satu-dua restoran yang masih bertahan.

    BISNIS.COM


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.