Minggu, 22 September 2019

Setya Novanto Harus Mundur, Ini Alasan Budiman Sudjatmiko

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR, Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Ketua DPR, Setya Novanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, meminta Setya Novanto sementara mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Sebab, Mahkamah Kehormatan Dewan sedang dalam proses memverifikasi aduan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said tentang pelanggaran kode etik oleh Setya Novanto. "Menggunakan jabatan untuk lobi-lobi bisnis, enggak benar ini!" kata Budiman saat dihubungi Tempo pada Jumat, 20 November 2015.

    Menurut Budiman, kali ini masalah yang menimpa Setya terbilang berat karena mencatut nama Presiden Joko Widodo ketika melakukan lobi perpanjangan kontrak Freeport. Dalam percakapan yang dilakukannya dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan pengusaha minyak kelas kakap, Muhammad Riza Chalid, Setya diduga menggunakan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta 20 persen saham Freeport apabila perpanjangan kontrak Freeport di Indonesia disetujui. Ia juga meminta saham atas proyek listrik di Urumuka, Timika. "Mengingat beratnya persoalan, lebih baik dia mundur," ucap Budiman.

    Perbuatan Setya melanggar Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 perihal Kode Etik DPR RI yang mengatur tentang kode etik anggota Dewan. Kode etik tersebut wajib dipatuhi semua anggota DPR. Apabila melanggar kode etik, anggota Dewan yang bersangkutan akan diberi sanksi setelah melalui pemeriksaan yang dilakukan MKD.

    Dalam Pasal 3 ayat 5 Peraturan DPR RI Nomor 1 tahun 2015 yang mengatur tentang kode etik integritas anggota Dewan disebutkan, "Anggota dilarang meminta dan menerima pemberian atau hadiah selain dari apa yang berhak diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

    Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 yang mengatur hubungan antara DPR dengan mitra kerja yang berbunyi, "Dalam hubungan dengan mitra kerja juga tidak boleh mengandung potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme."

    Merujuk pada pasal tersebut, menurut Budiman, MKD tidak boleh main-main dalam memutus laporan yang menyeret Setya.

    DESTRIANITA K.

    Baca juga:
    Dicurigai, Wanita Muslim Ini Sampai Diturunkan dari Pesawat
    Si Cantik, Pengembon Bunuh Diri, Sepupu Otak Teror Paris?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.